Sentil Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana, Presiden Prabowo Minta Mendagri Ambil Tindakan Tegas
- Presiden Prabowo menegur keras Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah tanpa izin saat wilayahnya terdampak bencana, dan meminta Mendagri Tito Karnavian segera memprosesnya.
- Dalam rapat terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda, Prabowo mengapresiasi kepala daerah yang tetap bekerja untuk rakyat, namun menilai tindakan Mirwan sebagai bentuk “lari dari tanggung jawab”.
- Prabowo mengibaratkan tindakan tersebut seperti desersi dalam militer, yakni meninggalkan anak buah di tengah bahaya—sebuah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.
, Aceh –Presiden Prabowo Subianto menegur keras Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang memilih bepergian umrah tanpa izin saat wilayahnya dilanda bencana besar. Dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana Sumatera di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025), Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera memproses Mirwan.
Rapat tersebut dihadiri jajaran lengkap Kabinet Merah Putih, mulai dari Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PU Dody Hanggodo, hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin. Turut hadir pula pejabat tinggi lainnya seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Tonny Harjono, serta Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa dan memberikan semangat kepada para bupati di wilayah terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih rakyat untuk hadir dan memimpin di masa sulit, bukan justru menghilang.
“Hadir semua bupati, terima kasih ya. Kalian terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.
Namun nada Prabowo berubah tegas ketika menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang diketahui bepergian umrah tanpa izin saat warganya membutuhkan kehadiran pemerintah daerah.
“Kalau yang mau lari, lari saja nggak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” tegas Prabowo.
Prabowo bahkan mengibaratkan tindakan Mirwan seperti desersi di tubuh militer—sebuah pelanggaran berat ketika prajurit meninggalkan pasukan di tengah situasi bahaya.
“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, aduh itu tidak bisa tuh. Saya nggak mau tanya partai mana,” ujarnya.
Instruksi tegas tersebut menandai komitmen Presiden Prabowo bahwa setiap kepala daerah harus berada di garis depan saat rakyat menghadapi bencana, bukan justru absen di saat paling genting.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
