Imigrasi Selidiki Status WN China Usai Penyerangan Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang

, Jakarta –Kantor Imigrasi akhirnya turun tangan menyelidiki status keimigrasian 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang terlibat dalam insiden penyerangan terhadap prajurit TNI dan petugas keamanan tambang emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Belasan WNA tersebut telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ketapang untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh terkait izin tinggal dan aktivitas mereka di Indonesia. Insiden penyerangan itu terjadi di area tambang emas yang dikelola PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) di Kecamatan Tumbang Titi, akhir pekan lalu.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ketapang, Ida Bagus Putu Widia Kusuma, membenarkan langkah tersebut.

“Benar, mereka sudah dibawa ke Kantor Imigrasi Ketapang. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan keimigrasian untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran,” ujar Ida Bagus, Selasa (16/12).

Ia menjelaskan, ke-15 WNA asal China itu merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan sponsor perusahaan tambang PT SRM, manajemen lama. KITAS sendiri memiliki masa berlaku tertentu dan hanya memperbolehkan aktivitas sesuai dengan izin yang diberikan.

Meski demikian, Imigrasi menegaskan tidak akan tinggal diam. Pihaknya siap mendukung aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA tersebut.

“Untuk sementara mereka masih ditangani pihak kepolisian, dan kami siap mendukung proses penegakan hukum sesuai kewenangan keimigrasian,” tegas Ida Bagus.

PT SRM Angkat Bicara

Terpisah, manajemen PT SRM memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Direktur PT SRM Li Changjin mempertanyakan keberadaan aparat TNI di area tambang yang menurutnya masih berstatus sengketa hukum.

“Ada apa sehingga TNI berada di area tambang yang statusnya masih berperkara di PTUN dan dalam penyelidikan Bareskrim Polri?” ujar Li Changjin dalam keterangan tertulis.

Ia membenarkan adanya WNA asal China yang bekerja sebagai staf teknis, khususnya dalam pengoperasian drone di area tambang. Namun, ia membantah keras tudingan bahwa para pekerja asing tersebut melakukan penyerangan terhadap prajurit TNI.

Menurut Li, insiden bermula saat drone diterbangkan di area tambang yang diklaim sebagai wilayah operasional perusahaan. Ia menilai tidak ada larangan menerbangkan drone di area tersebut.

“Peralatan staf teknis kami berupa drone dan ponsel sempat disita, bahkan rekamannya dihapus. Mereka ketakutan, karena berhadapan langsung dengan aparat bersenjata,” ungkapnya.

Li Changjin juga menegaskan bahwa Imran Kurniawan, yang mengaku sebagai Chief Security PT SRM, bukan bagian dari perusahaan. Ia menuding Imran dan kelompoknya diduga melakukan pendudukan ilegal fasilitas tambang dan kini tengah didalami oleh Bareskrim Polri.

Selain itu, PT SRM membantah tudingan bahwa para WNA membawa senjata tajam, airsoft gun, maupun alat setrum, dengan alasan tidak adanya bukti yang sah.

Versi TNI AD

Sementara itu, TNI Angkatan Darat melalui Kodam XII/Tanjungpura membeberkan kronologi versi mereka. Kapendam XII/Tanjungpura Kolonel Inf Eko Wardono menyebut insiden terjadi saat prajurit dari Yonzipur 6/Satya Digdaya tengah melaksanakan Latihan Dalam Satuan (LDS).

Prajurit mendapat informasi adanya aktivitas drone di sekitar area latihan. Saat dilakukan pengecekan, drone tersebut diketahui dioperasikan oleh empat WNA asal China.

“Ketika prajurit meminta keterangan, tiba-tiba datang 11 WNA lainnya dan langsung melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum,” jelas Eko.

Akibat insiden tersebut, satu unit mobil perusahaan jenis Hilux dan satu sepeda motor mengalami kerusakan berat. Motif penyerangan dan aktivitas penerbangan drone hingga kini masih dalam pendalaman aparat.

Polisi Lakukan Klarifikasi

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris menyatakan hingga kini belum ada laporan polisi resmi yang masuk, baik dari unsur TNI, pihak perusahaan, maupun korban sipil.

“Kami masih melakukan klarifikasi karena belum ada laporan resmi yang dibuat,” ujarnya.

Pihak kepolisian memastikan situasi pascainsiden telah kembali kondusif. Penanganan kasus ini kini melibatkan lintas institusi, mulai dari kepolisian, TNI, hingga imigrasi, untuk mengungkap duduk perkara secara menyeluruh.