Pulihkan Pemerintahan Pascabencana, Kemendagri Terjunkan 1.138 Praja IPDN ke Aceh Tamiang dan Aceh Utara

, TANGERANG – Kementerian Dalam Negeri mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Pengiriman dilakukan secara bertahap melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, mulai Sabtu (3/1/2026).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan para praja pada gelombang pertama yang berangkat menuju lokasi bencana. Tito menegaskan bahwa penugasan ini merupakan misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah yang tengah berjuang pulih dari bencana.

“Hari ini saya sengaja melepas mereka untuk memberikan motivasi kepada mereka dan juga nanti Insya Allah, saya akan ke sana menerima mereka dalam bentuk upacara bersama dengan pemerintah daerah.”

Pengiriman praja IPDN dilakukan melalui tiga gelombang keberangkatan. Gelombang pertama pada Sabtu membawa 413 personel, disusul gelombang kedua pada Minggu sebanyak 414 personel, dan gelombang ketiga pada Senin dengan 179 personel. Sebelumnya, tim perintis sebanyak 132 personel telah berada di lokasi untuk melakukan persiapan.

Menurut Tito, dari 18 kabupaten terdampak di Aceh, sebanyak 11 kabupaten sudah menunjukkan perbaikan signifikan. Namun, tujuh kabupaten lainnya masih memerlukan perhatian khusus, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

“Sebagian besar recover, tinggal ada lima yang perlu kita atensi yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibulga, dan untuk Aceh memang yang paling berat terdampak dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, yang tujuh lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan.”

Mendagri menjelaskan bahwa para praja IPDN beserta pengasuhnya akan menjalankan dua tugas utama selama penugasan. Pertama, membantu kegiatan pembersihan kantor-kantor pemerintahan yang masih tertimbun lumpur. Kedua, mengaktifkan kembali fungsi pemerintahan dan layanan publik di desa-desa terdampak.

Para praja akan difokuskan untuk membersihkan kantor bupati dan kantor perangkat daerah yang masih dipenuhi lumpur sehingga aktivitas pemerintahan belum dapat berjalan maksimal. Tito menekankan bahwa pemulihan kantor pemerintahan merupakan prioritas karena menjadi indikator utama pulihnya suatu daerah pascabencana.

“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Kenapa? Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya.”

Setelah kantor-kantor pemerintahan kembali berfungsi, para praja akan diarahkan untuk membantu pemulihan fasilitas lain seperti pertokoan, pasar, hingga pelayanan pemerintahan desa. Lebih dari 200 desa di Aceh Tamiang mengalami kerusakan, dengan layanan kependudukan dan pelayanan publik lainnya yang belum dapat berjalan.

“Kedua nanti adalah membangkitkan desa-desa yang cukup banyak lebih dari 200, di sana yang belum berjalan dukcapil, layanan publik yang lain itu harus bisa dihidupkan, target waktu mereka sebulan, dan ini masuk kurikulum.”

Mendagri mencatat bahwa dampak bencana di wilayah Aceh sangat masif, dengan 1.455 kantor desa terdampak. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan desa tidak dapat berfungsi secara normal. Bahkan, sebanyak 22 desa tercatat hilang akibat bencana, dengan rincian 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.

Para praja telah dilengkapi dengan peralatan kebersihan seperti cangkul, sekop, dan masker untuk mendukung tugas mereka di lapangan. Mereka dijadwalkan bertugas selama satu bulan, terhitung mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026, dengan kemungkinan perpanjangan waktu jika diperlukan.

Tito mengingatkan para praja IPDN untuk mempersiapkan diri dengan baik mengingat kondisi di lapangan yang masih penuh lumpur dan debu. Ia juga menekankan pentingnya tidak merepotkan pemerintah daerah setempat yang tengah menghadapi situasi sulit.

“Yang penting, saya titip satu, jangan merepotkan pemerintah lokal karena pemerintah lokal sudah sulit. Kita datang mau bantu, bukan membuat mereka tambah sulit.”

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turut mendampingi keberangkatan dan memberikan pengarahan kepada para praja yang tiba di Aceh Tamiang. Ia mengingatkan bahwa mereka berada di medan perjuangan selama minimal satu bulan untuk membantu pemulihan daerah.

“Adik-adik praja, ini adalah medan perjuangan selama paling tidak satu bulan. Tugas kita di sini adalah membersihkan kantor-kantor dinas,” ujar Bima Arya.

Kedatangan para praja IPDN disambut hangat oleh warga setempat. Masyarakat Aceh Tamiang berharap kehadiran mereka dapat mempercepat proses pemulihan daerah yang sempat lumpuh akibat bencana. Para praja yang tiba terlebih dahulu kemudian diarahkan ke bangunan besar semi-terbuka dengan tandu lipat sebagai tempat istirahat mereka.

Mendagri menyatakan optimisme bahwa dengan tambahan kekuatan dari praja IPDN, TNI, Polri, serta dukungan berbagai kementerian dan lembaga, pemulihan Aceh khususnya Aceh Tamiang dapat berlangsung lebih cepat. Tito juga tidak menutup kemungkinan para praja IPDN akan dikirim ke daerah lain di Aceh yang membutuhkan bantuan pemulihan.

“Saya sangat yakin bahwa Aceh akan pulih dengan jauh lebih cepat.”

Penugasan para praja IPDN ini juga dihitung sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mereka. Tito meminta para praja untuk menerapkan ilmu pemerintahan yang telah diperoleh selama perkuliahan untuk membantu praktis di lapangan bersama ASN Kemendagri dan pengasuh mereka.

“Praktikkan bersama dengan nanti ASN Kemendagri, pengasuh, untuk bantu menghidupkan pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa-desa.”

Pengiriman praja IPDN ke lokasi bencana dilakukan melalui kolaborasi Kemendagri dengan Lion Air Grup untuk memastikan mobilisasi berjalan cepat dan efisien, mengingat keterbatasan akses dan kondisi infrastruktur di wilayah terdampak bencana.