Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Pertama Kali dalam Sejarah 20 Tahun
- Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, penetapan dilakukan di Jenewa pada 8 Januari 2026 bertepatan peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB, merupakan kali pertama sejak lembaga ini berdiri pada 2006.
- Jabatan presiden akan diemban Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro dengan mengusung tema "A Presidency for All" yang menekankan imparsialitas, transparansi, penguatan konsensus, dan dialog lintas kawasan sepanjang 2026.
- Kepercayaan internasional ini didukung rekam jejak Indonesia yang telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, dua kali menjadi Wakil Presiden (2009 dan 2024), dan bahkan memimpin Komisi HAM PBB pada 2005.
, JAKARTA – Indonesia mencatatkan prestasi gemilang di kancah diplomasi internasional. Untuk pertama kalinya sejak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) dibentuk pada 2006, Indonesia dipercaya memimpin lembaga tersebut sebagai presiden untuk periode tahun 2026.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi pada pertemuan organisasional Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Rabu, 8 Januari 2026. Momentum ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Sebelumnya, Indonesia telah dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Pencalonan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 23 Desember 2025, sesuai dengan mekanisme rotasi geografis kepemimpinan Dewan HAM PBB yang pada tahun 2026 menjadi jatah kawasan Asia-Pasifik.
Proses penetapan ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan arahan pimpinan tertinggi, selain mengoordinasikan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, Kemlu juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Dalam kerangka koordinasi tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menjalankan peran utama sebagai garda terdepan Indonesia di Dewan HAM PBB, dengan dukungan PTRI New York serta kontribusi perwakilan Indonesia lainnya di berbagai belahan dunia.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Diplomat berpengalaman ini sebelumnya pernah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
“Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan,” tegasnya.
Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral global.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki sejumlah tugas dan kewenangan penting. Di antaranya adalah memimpin rapat Dewan, menerima dan menanggapi surat-menyurat dari Misi Tetap dan anggota lainnya, serta membangun kesadaran dan kepercayaan pada Dewan HAM.
Presiden Dewan juga bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan Dewan dipimpin dengan cara yang terhormat, konstruktif, dan netral. Selain itu, Presiden Dewan memiliki kewenangan mengusulkan kandidat untuk mandat Prosedur Khusus, yakni para pakar independen HAM yang ditunjuk oleh Dewan, serta menunjuk para ahli yang akan bertugas dalam badan investigasi HAM.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama komunitas internasional.
Kepercayaan internasional ini tidak terlepas dari rekam jejak panjang Indonesia di forum HAM PBB. Hingga saat ini, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Indonesia juga pernah dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2009 yang dijabat oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani, serta pada tahun 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia telah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono, menunjukkan konsistensi komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai pencapaian ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia, tetapi juga peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif.
“Ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia. Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia,” ujarnya.
Dengan pencapaian bersejarah ini, Indonesia tidak hanya mencetak sejarah baru, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai aktor penting dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global, sekaligus membawa perspektif negara berkembang dalam tata kelola HAM internasional.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
