Bertemu Dasco, Pakubuwono XIV Purbaya Harap Keraton Solo Kembali Rukun

, Jakarta – Kelompok pendukung Susuhunan Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono XIV Purbaya beserta keluarga menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Rabu (21/1).

Purbaya hadir ditemani sang ibu, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Asih Winarni, dan kakaknya, Gusti Kanjeng Ratu Anom Sekarjati. Mereka diterima Dasco di ruang pimpinan DPR Nusantara III dengan didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani.

“Kami di sini berniat bersilaturahmi diberikan masukan-masukan juga tetap supaya nanti keraton bisa tetap berjalan dengan baik dan selalu pasti ada musyawarah,” ujar Purbaya usai pertemuan.

Kakak Purbaya, GKR Anom, menyatakan harapannya agar Keraton Solo dapat mempertahankan hubungan harmonis dengan pemerintah. Pertemuan tersebut juga dimaksudkan sebagai konfirmasi bahwa Pakubuwono XIV sudah ditunjuk secara resmi.

“Ini sebetulnya silaturahmi, silaturahmi kami kepada Bapak Dasco bahwa Paku Buwono XIV sudah ditunjuk. Semoga nanti ke depannya dengan pemerintah kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mengelola keraton, kemudian untuk memeliharanya,” kata GKR Anom.

Dia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga membahas isu dualisme takhta Keraton Solo yang belakangan menjadi sorotan publik. Konflik internal ini tidak bisa dipungkiri telah menjadi pemberitaan nasional.

“Kalau itu saya, ya mungkin ada sedikit pembahasan seperti itu karena tidak bisa dipungkiri memang yang kemarin terjadi itu sesuatu yang menjadi berita nasional ya, tapi itu kami hanya mohon arahan saja dari pemerintah, kami harus seperti apa,” ungkap GKR Anom.

GKR Anom mengaku meminta arahan dari pemerintah terkait langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Meski demikian, dia menegaskan keinginannya agar semua pihak dapat menjalankan proses dengan baik dan Keraton tetap mampu menjaga kerukunan serta kerja sama dengan pemerintah.

“Yang pastinya arahannya ke depannya agar semuanya bisa diajak bekerja sama-sama, bareng-bareng, rukun kemudian mengembangkan keraton bersama-sama,” katanya.

Pertemuan ini berlangsung bersamaan dengan rapat kerja Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Komisi X DPR. Dalam rapat tersebut, Fadli menegaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam urusan internal soal dualisme kepemimpinan Keraton Solo antara SISKS Pakubuwono XIV Purbaya maupun SISKS Pakubuwono XIV Hangabehi.

Fadli menyatakan kehadirannya ke kompleks Keraton hanya untuk urusan pemeliharaan cagar budaya, bukan untuk menentukan suksesi tahta.

“Kita intervensi terutama untuk cagar budayanya, tapi bukan untuk yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga,” ujar Fadli dalam rapat di DPR.

Menteri Kebudayaan juga meluruskan polemik pemberian Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemanfaatan Cagar Budaya Keraton Surakarta. Menurut Fadli, SK sebelumnya diserahkan atas nama pribadi. Ke depan, pihaknya ingin ada pertanggungjawaban dalam pengelolaan kompleks maupun museum Keraton Solo.

Karena itu, dia menunjuk Gusti Tedjowulan sebagai pelaksana atau penanggung jawab penerima mandat dari Kementerian Kebudayaan. Penunjukan ini dilakukan setelah rapat lintas kementerian melibatkan Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, dan Kepolisian.

Fadli menjelaskan bahwa sebagai cagar budaya peringkat nasional, Keraton Solo harus tetap dijaga dan dipelihara. Apalagi, dia mendengar sebelumnya ada aksi saling gembok museum serta beberapa area yang tidak terawat.

“Karena ada aksi saling menggembok dan lain-lain, bahkan kita udah membuat revitalisasi museum baru 25 persen, setelah itu digembok lagi jadi belum selesai juga ini museumnya,” ujar Fadli.

Konflik di Keraton Solo bermula sejak wafatnya Pakubuwono XIII pada 2 November 2025. Dua putra laki-lakinya, KGPH Hangabehi (putra sulung) dan KGPAA Hamangkunegoro Purbaya (putra bungsu), sama-sama mengklaim sebagai pewaris sah tahta dengan gelar Pakubuwono XIV.

Purbaya dinobatkan melalui prosesi Jumenengan pada 15 November 2025, sementara Hangabehi telah lebih dulu ditunjuk oleh keluarga besar keraton pada 13 November 2025. Purbaya sebelumnya telah ditunjuk sebagai putra mahkota oleh Pakubuwono XIII pada 2022.

Ketegangan memuncak saat Fadli Zon menyerahkan SK Menteri Kebudayaan kepada Tedjowulan di Keraton Solo pada 18 Januari 2026. Prosesi tersebut diwarnai keributan ketika GKR Timoer Rumbai, kakak tertua Purbaya, naik ke mimbar untuk menyampaikan keberatan.

Namun, mikrofon segera dimatikan dan dia diminta turun oleh pendukung kubu Hangabehi. Setelah situasi mereda, penyerahan SK dilanjutkan di lokasi lain dengan disaksikan Wali Kota Solo, Gusti Moeng (Ketua Lembaga Dewan Adat), dan KGPH Hangabehi.

Konflik serupa pernah terjadi di Keraton Solo selama periode 2004-2012 untuk gelar Pakubuwono XIII. Saat itu, gelar PB XIII disandang dua orang sekaligus, yaitu Hangabehi dan Tedjowulan, sebelum akhirnya tercapai rekonsiliasi yang difasilitasi pemerintah pada 2012.