Jokowi Berpeluang Dipanggil KPK, Ini Penjelasan Lengkapnya

, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memeriksa mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan pemanggilan saksi, siapa pun, akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik.

“Pemanggilan saksi berdasarkan kebutuhan penyidik. Kami akan terus update siapa saja yang dimintai keterangan,” ujar Budi di kantor KPK, Jumat (23/1/2026).

Lembaga antikorupsi itu memerlukan keterangan dari pihak yang memahami latar belakang penambahan kuota haji. Untuk itu, penyidik telah memeriksa mantan Menpora Dito Ariotedjo. KPK meyakini Dito mengetahui detail pemberian kuota karena ikut mendampingi Jokowi saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023.

“Dito sudah menjelaskan bahwa asal-usul kuota ini untuk memangkas antrean panjang ibadah haji di Indonesia,” kata Budi.

Dalam lawatan itu, Jokowi membahas kerja sama bilateral dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Pembicaraan mencakup investasi di IKN hingga penambahan kuota haji untuk Indonesia.

Budi menegaskan keterangan saksi yang paham asal-usul kuota sangat diperlukan penyidik. KPK ingin memahami mekanisme diskresi pembagian kuota tersebut.

“Kami melihat bagaimana proses diskresi dilakukan. Mengapa dibagi 50-50 persen? Padahal tujuan awalnya untuk memotong antrean,” ungkap Budi.

Pemeriksaan Dito menjadi langkah penting untuk melacak jejak kebijakan kuota haji yang kini tersandung kasus korupsi. KPK tengah mendalami apakah ada penyimpangan dalam distribusi kuota yang seharusnya untuk kepentingan publik.

Investigasi akan terus bergulir mengikuti arah bukti dan keterangan saksi. Penyidik belum menetapkan target waktu untuk menyelesaikan kasus ini.