Dipanggil KPK, Bos Maktour Bawa Bukti dan Klaim Justru Kesulitan Dapat Kuota Haji

, JAKARTA – KPK memeriksa Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro perjalanan haji dan umrah PT Maktour, dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi agenda tersebut.

“Benar, hari ini KPK melakukan penjadwalan pemeriksaan saksi saudara FHM selaku pihak swasta, dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji,” ujarnya.

Fuad tiba di kantor KPK sekitar pukul 10.05 WIB. Dia langsung membantah tudingan bahwa perusahaannya mendapat kuota haji berlebihan.

“Ketika kami masih membutuhkan kuota dan mendengar di detik-detik terakhir masih ada sampai 300 kuota, faktanya Maktour hanya dapat satu,” katanya.

Fuad bahkan mengaku harus menggunakan jalur haji furoda untuk memberangkatkan jamaah karena minimnya kuota.

“Kalau dibilang dapat ratusan atau ribuan kuota, itu tidak benar. Saya pribadi harus pakai furoda. Saya bersyukur bahkan tidak sampai 300,” tambahnya.

Dia menyebut kuota perusahaannya justru anjlok tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kuota kami terpangkas lebih dari 50 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami berdiam diri, itu rahmat yang Allah berikan,” ungkapnya.

Fuad mempertanyakan bagaimana dia bisa mendapat kuota tambahan jika faktanya mengalami kesulitan. Dia membawa bukti untuk mendukung klaimnya.

“Jadi saya sangat menyayangkan seolah-olah saya mendapatkan kemudahan, padahal kenyataannya saya mengalami kesulitan,” tegas Fuad.

KPK mulai menyelidiki kasus ini sejak 9 Agustus 2025. Dua hari kemudian, lembaga antikorupsi itu mengumumkan kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Tiga orang sempat dicegah bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyhur. Larangan itu berlaku enam bulan.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Fuad, meski dicegah, belum berstatus tersangka.

Dinamika kasus ini sebenarnya sudah terlihat sejak awal pemeriksaan. Banyak pihak mengira Fuad, sebagai pengusaha travel haji besar, pasti menikmati akses istimewa. Tapi kesaksiannya hari ini justru menggarisbawahi pertanyaan lain: apakah mekanisme distribusi kuota memang bermasalah, atau ada pihak lain yang lebih diuntungkan?