Prabowonomics Manifest dalam Perumahan Rakyat?

, November 2024, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dipanggil oleh Presiden Prabowo. Sebuah dialog singkat terjadi. Presiden Prabowo berkata bahwa selama ini pemerintah memberikan karpet merah untuk investor, untuk pengusaha besar. Presiden bertanya bagaimana paradigma pembangunan yang baru yang menggelar karpet merah untuk rakyat, karpet merah dalam sektor perumahan? Sebuah pijakan, tempat rakyat berjalan di atas posisi paling terhormat dalam pembangunan ekonomi.

Menteri PKP Maruarar Sirait yang baru saja dilantik segera membuat langkah penting, menggelar karpet merah untuk rakyat untuk mendapatkan rumah yang layak bagi hidup mereka, bagi keluarganya sehingga dapat mencapai derajat kemanusiaan yang setinggi-tingginya.

Sebuah kesepakatan bersama tiga menteri yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) diputuskan. Apa itu? Yakni peraturan bersama untuk menghapus biaya Persetujuan Bangunan Gedung (dulu IMB) dan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi perumahan subsidi. Sebuah langkah awal namun jitu untuk menggairahkan kembali masyarakat untuk mau membeli rumah subsidi.

Dialog antara Presiden Prabowo dan Menteri PKP Maruarar Sirait bukan dialog biasa, namun sebuah dialog tentang value ekonomi politik Presiden Prabowo yang disampaikan dan untuk dijalankan oleh para menterinya. Value yang kita sebut sebagai Prabowonomics adalah dasar bagi pembentukan kebijakan oleh para menteri dan pembantu presiden lainnya. Prabowonomics tersebut datang dari hati dan sanubari Presiden Prabowo yang ingin mempersembahkan dirinya, kekuasaannya, kedudukannya, dan jabatannya semata-mata untuk rakyat Indonesia.

Karpet merah bagi rakyat untuk mendapatkan rumah yang layak adalah salah satu manifestasi Prabowonomics dalam sektor perumahan. Karpet merah bagi rakyat untuk mendapatkan rumah subsidi, rumah yang dibangun dengan dukungan subsidi anggaran dari negara, dengan berbagai insentif dan kemudahan.

Rumah subsidi yang diyakini adalah konsep terbaik dalam mengatasi lebih dari 9,9 juta backlog perumahan dan 26,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Jumlah yang sangat besar karena menyangkut nasib setidaknya 107 juta Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

Pembangunan rumah subsidi merupakan agenda pembangunan paling inklusif karena akan melibatkan 184 sub sektor lain, dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja secara langsung.

Presiden Prabowo benar-benar menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pembangunan perumahan. Program tiga juta rumah dijadikan sebagai salah satu proyek strategis nasional, kuota rumah subsidi dinaikkan dari 350 ribu pada tahun 2025 yang biasanya hanya 220 ribu rumah.

Tahun 2026 pemerintah menaikkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjadi 400 ribu rumah, naik 800% dari 45 ribu rumah pada tahun 2025. Pemerintah juga melanjutkan program pemulihan 7.000-an kawasan kumuh dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) bagi rumah subsidi. Semua adalah bukti bahwa Prabowonomics nyata adanya dalam sektor perumahan.

Dukungan Presiden Prabowo terhadap program tiga juta rumah semakin kuat. Dua kali Presiden menghadiri akad massal rumah subsidi yang diselenggarakan oleh Kementerian PKP.

Presiden memberi hormat pada dua sosok penting yang menjadi inspirasi milenial, Gen Z, dan pengusaha muda untuk andil menjadi pengembang perumahan. Angga, seorang pengembang besar yang sebelumnya adalah Office Boy (OB). Wawan, yang sebelumnya ojek pangkalan sekarang menjadi pengembang besar.

Bahkan Presiden Prabowo berkata dengan tulus, “Saya Jenderal, Saya Hormat Sama Kamu”, dua sosok yang dipandang Presiden Prabowo sebagai icon pengusaha yang besar tanpa mengandalkan koneksi, dan kaya tanpa korupsi.

Komitmen berbagai kementerian dan lembaga dalam mendukung Prabowonomics sektor perumahan terus mengalir. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku kementerian baru dan leading sector perumahan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo, telah berhasil menggolkan kebijakan:

Pertama, bersama Bank Indonesia (BI) telah membuat kebijakan penurunan GWM (Giro Wajib Minimum) BI dan menjalankan burden sharing antara Pemerintah dan BI untuk menyediakan pembiayaan perumahan secara masif. Kedua, Bersama Kementerian Keuangan telah memberikan insentif penghapusan PPN perumahan subsidi, perpanjangan insentif PPN DTP 100% untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah dan peningkatan komitmen FLPP dan dukungan BP BUMN bagi pembiayaan perumahan melalui SMF bagi perumahan subsidi.

Ketiga, bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum terus memastikan penghapusan BPHTB, PBG dan memberikan insentif lainnya bagi rumah subsidi. Keempat, bersama Kemenko Perekonomian dan BP Danantara telah membuat program pembiayaan perumahan baru yakni Program KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).

Kelima, Bersama DPR telah berhasil meningkatkan komitmen fiskal dalam program pemulihan kawasan kumuh di seluruh tanah air, meningkatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan peningkatan tertinggi sepanjang sejarah pembangunan sektor perumahan serta berbagai komitmen fiskal lainnya.

Sulit rasanya bagi kawan maupun lawan politik meragukan keberpihakan Presiden Prabowo pada bangsa, negara, dan rakyat. Perasaan seorang patriot pejuang yang merasakan bagaimana penderitaan lahir batin rakyat dalam melawan penjajahan asing, yang melihat dengan mata kepala bagaimana kekayaan alam Indonesia yang seharusnya dapat menjadi sumber kemakmuran rakyat, yang melihat bagaimana kekuatan anggaran sesungguhnya yang dimiliki negara akan sanggup untuk memberi makan bergizi gratis kepada anak-anak, membangun sekolah rakyat, membuat koperasi merah putih, memberikan kesehatan gratis, dan membangun tiga juta rumah setahun.

Semua itu dapat dicapai karena pemerintahan setia dalam menjalankan amanat Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. Karena itulah pijakan dasar atau ideologi dari Prabowonomics sehingga menjadi value sederhana dan mudah dipahami yakni bahwa semua cita-cita negara dan bangsa dapat dicapai dengan memastikan hati penyelenggara negara untuk wong cilik.

*Penulis adalah Pengurus Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)