Ribuan Guru Madrasah Demo DPR, Keluhkan Gaji Rp300 Ribu per Bulan

, JAKARTA – Ribuan anggota Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia mengepung pintu utama Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (11/2/2026). Mereka menyuarakan jeritan soal ketimpangan kesejahteraan yang dianggap mendiskreditkan guru madrasah swasta.

Koordinator lapangan aksi, Hasbullah, menyatakan ada tiga tuntutan utama yang dibawa kepada pemerintah dan wakil rakyat. Fokus utamanya adalah penghapusan dikotomi antara guru di bawah Kemendikdasmen dengan guru madrasah di bawah Kementerian Agama.

“Tiga tuntutan kita. Yang pertama, kita menuntut setara guru madrasah dengan guru sekolah yang lainnya di bawah Kemendikdasmen, jadi tidak ada diskriminasi terhadap guru madrasah,” tegas Hasbullah di lokasi aksi.

Massa juga mendesak pengangkatan guru PPPK bagi guru madrasah swasta serta pencairan tunjangan bulanan yang kerap tersendat.

Mereka meminta revisi regulasi seperti Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang ASN agar ada kepastian hukum bagi guru madrasah.

Hasbullah menyoroti rendahnya kesejahteraan guru madrasah swasta dan honorer di berbagai daerah. Ada guru yang menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan.

“Kami miris sekali, guru-guru madrasah yang swasta dan honorer saat ini ada yang digaji Rp300.000 per bulan, apalagi mereka yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Itu sangat miris di daerah banyak sekali guru yang belum sejahtera,” ujarnya.

Ia meyakini tuntutan tersebut bukan hal mustahil untuk direalisasikan pemerintah, mengingat jumlah guru madrasah swasta yang terdampak dan kondisi keuangan negara.

Mat Amin, guru honorer asal Aceh Tamiang, rela terbang ke Jakarta demi memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Ia membeberkan fakta pahit mengenai upah guru madrasah di daerahnya.

“Kalau untuk di Aceh, 300-an (ribu). Tentu kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya kalau kami di madrasah swasta ini ada ngambil job sampingan lah, kerja di luar jam madrasah,” ungkap Mat Amin.

Dengan gaji tersebut, kebutuhan sehari-hari pun sulit terpenuhi sehingga ia harus mengambil pekerjaan sampingan.

“Kami ini di madrasah swasta seperti dianaktirikan lah,” tambahnya.

Menurutnya, kualitas pendidikan di madrasah swasta sering kali lebih unggul meski dengan fasilitas seadanya. Ia menegaskan agar tidak ada pembedaan antara guru swasta dan guru negeri karena tujuan mereka sama.

“Ya tentu yang saya katakan tadi, harus mensejahterakan seluruh guru yang ada di Indonesia tentunya, tidak membedakan antara guru swasta dan guru negeri. Karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Kenapa harus dibeda-bedakan?” pungkasnya.

Ahmad Maulana Jamaluddin, guru senior asal Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, mengabdi sejak tahun 1986. Dia melewati masa-masa paling sulit dalam dunia pendidikan agama.

“Apapun kekurangan honor, bahkan saya pernah digaji sampai Rp15.000 satu bulan waktu pertama kali saya mengabdikan diri,” kenangnya.

Meski kini sudah tersertifikasi, pria kelahiran 1967 ini akan memasuki masa pensiun dalam 1,5 tahun ke depan. Ia menilai perjuangan ini tetap harus dilakukan demi generasi penerus.

Jamaluddin berharap seluruh guru, baik guru dinas maupun guru agama, mendapatkan tunjangan dan hak yang setara karena memiliki tujuan yang sama.

“Jadi disamakan tunjangannya, disamakan hak-haknya sebagai guru karena sama-sama ingin mencerdaskan bangsa gitu tujuannya,” ucapnya.

Ia menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.

“Saya mengharapkan gitu kepada pemerintah yang sekarang ini khusus Bapak Prabowo, Presiden pilihan saya… karena Pak Prabowo janjinya ingin menyejahterakan guru, ingin dekat guru-guru gitu,” kata Jamaluddin.

Asep Rahmat Hidayatuloh, guru dari Cidaun, Cianjur Selatan, menegaskan peran madrasah swasta sangat krusial karena membangun pondasi bangsa dari tingkat paling bawah dan daerah terpencil.

“Harapan kami dari lembaga swasta, dengan adanya aksi damai ini jangan sampai ada diskriminasi terhadap lembaga madrasah swasta. Karena kami sama membangun negara dari nol dan dari bawah,” ujar Asep.

Mereka berharap kebijakan melalui Instruksi Presiden dapat menjadi jalan pintas untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi ratusan ribu guru madrasah swasta di seluruh Indonesia.