4 Dapur SPPG di Sumenep Ditutup Sementara, Diduga Menu MBG Tak Layak Konsumsi

- BGN menghentikan sementara operasi empat dapur SPPG di Sumenep karena temuan menu MBG yang tidak memenuhi standar kualitas pangan.
- Penghentian ini bagian dari evaluasi terhadap 47 SPPG di beberapa wilayah sebagai upaya peningkatan mutu layanan MBG.
- Dapur bisa kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan dan lolos verifikasi ulang dari BGN.
, Sumenep — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah penghentian sementara operasi terhadap empat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Keputusan itu terkait temuan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.
Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi yang lebih luas terhadap 47 unit SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia yang dihentikan operasionalnya mulai akhir Februari 2026. Pemantauan dilakukan berdasarkan laporan tim pengawasan di lapangan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa penghentian operasi bukan semata sanksi administratif, tetapi upaya memperbaiki kualitas layanan agar memenuhi standar higienis dan gizi yang berlaku.
Empat dapur SPPG yang terdampak di Kabupaten Sumenep tersebar di beberapa kecamatan. Keputusan itu diambil setelah serangkaian laporan dari masyarakat dan pengawasan internal yang menunjukkan adanya penyimpangan standar menu MBG.
Dalam beberapa kasus yang memicu keputusan penghentian sementara, laporan menyebutkan ditemukannya bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi, seperti roti berjamur dan bahan lain yang dinilai tidak sesuai standar gizi.
Penutupan ini bersifat sementara. BGN menyatakan dapur-dapur yang dihentikan dapat kembali beroperasi apabila sudah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi evaluasi dan lolos verifikasi ulang.
Menurut data sementara, unit-unit yang dihentikan masih menunggu hasil lengkap evaluasi serta jadwal pengoperasian kembali yang akan ditentukan kemudian oleh BGN.
Pemberhentian sementara ini mendapat perhatian dari masyarakat setempat, terutama orang tua siswa dan pengguna layanan MBG, yang berharap kualitas makanan yang diberikan pada penerima manfaat dapat lebih baik.
Langkah pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin mutu dan keamanan program MBG yang berjalan secara nasional.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: