Kholilurrahman dan Sukriyanto Gelar Dialog dengan Kepala Desa dan Camat se-Pamekasan

, PAMEKASAN – Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman dan Wakil Bupati H. Sukriyanto mengumpulkan ratusan kepala desa, lurah, dan camat dalam sebuah pertemuan di Hotel Azana, Rabu, 28 Januari 2026. Pertemuan yang juga dihadiri kepala OPD dan direktur rumah sakit ini disebut sebagai langkah memperkuat arah kerja pemerintah kabupaten ke depan.

Kholilurrahman mengatakan dialog ini bukan sekadar seremonial. Ada evaluasi, ada input yang ingin didengar langsung dari lapis paling bawah pemerintahan.

“Dialog ini untuk memperkuat apa yang akan kita kerjakan kedepannya, sambil lalu mendengarnya masukan, keluhan yang ada di masyarakat,” katanya.

Yang menarik, Bupati menyoroti soal jam kerja. Ia mengingatkan agar balai desa dan kantor kecamatan benar-benar berfungsi sebagai rumah pelayanan masyarakat. Bukan cuma ada papan nama, tapi kosong melompong saat warga datang.

Dari jam tujuh pagi hingga tiga sore, Kholilurrahman menekankan, harus ada petugas yang siap melayani. Jangan sampai masyarakat datang tapi hanya bertemu pintu tertutup atau meja kosong.

“Para balai dan kantor agar diefektifkan semaksimalnya mungkin untuk pelayanan masyarakat, para Kades, Lurah, Camat dan OPD dalam penggunaan anggaran digunakan untuk kebutuhan mendesak dan hajat masyarakat,” ujarnya.

Soal anggaran, ia juga tegas. Dana yang ada harus benar-benar masuk ke kebutuhan mendesak dan kepentingan warga, bukan untuk hal-hal yang sifatnya seremonial atau administratif semata.

Wakil Bupati Sukriyanto, yang pernah menjabat kepala desa sejak 2007, menyinggung soal kekompakan. Ia bilang, para kepala desa di Pamekasan dulu terkenal paling solid se-Jawa Timur. Tapi kekompakan itu, katanya, bukan slogan. Harus dijaga dalam praktik kerja sehari-hari.

“Untuk para saudara kepala desa agar tetap berperan aktif dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat,” tandasnya.

Sukriyanto juga meminta kepala desa tidak lepas tangan soal PBB. Ini urusan klasik, tapi nyatanya masih jadi pekerjaan rumah di banyak desa. Kepala desa diminta turun langsung, bukan hanya serahkan ke perangkat.

Dialog semacam ini memang bukan hal baru dalam pemerintahan lokal. Tapi apa yang disampaikan Kholilurrahman dan Sukriyanto sebenarnya mencerminkan keluhan lama: jarak antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan masih menganga. Masyarakat sering datang ke balai desa, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Atau datang, tapi pelayanannya setengah hati.

Pertanyaannya sederhana: apakah dialog seperti ini cukup ampuh mengubah kebiasaan lama?