Utang Pemerintah Indonesia Capai Rp9.549 Triliun, Rasio Utang Terhadap PDB Sentuh 41,03 Persen

, JAKARTA – Utang pemerintah pusat Indonesia mencapai rekor baru dengan menembus angka Rp9.549,46 triliun pada akhir tahun 2025. Posisi ini menempatkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di level 41,03 persen, tertinggi sejak tahun 2017 di luar periode pandemi Covid-19.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari posisi utang akhir 2024 yang tercatat sebesar Rp8.813,16 triliun ditambah penarikan atau pembiayaan utang baru untuk APBN 2025 senilai Rp736,3 triliun. Data ini dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan realisasi APBN 2025.

Rasio utang 41,03 persen dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen dengan realisasi PDB nominal di kisaran Rp23.272,51 triliun. Angka ini bahkan hampir menyamai rekor rasio utang tahun 2021 saat pandemi Covid-19 yang juga berada di atas 41 persen.

Membengkaknya rasio utang ini sejalan dengan melonjaknya defisit APBN 2025 yang melampaui target pemerintah. Defisit tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari PDB, lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar 2,53 persen.

Managing Director sekaligus Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC, Pranjul Bhandari, menilai bahwa kebijakan fiskal dan moneter Indonesia cenderung longgar sepanjang 2025. Dia memperkirakan pola serupa akan berlanjut di tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami memperkirakan pertumbuhan PDB akan sekitar 5 persen pada 2026 yang secara umum sejalan dengan perkiraan pemerintah saat ini. Saya juga merasa bahwa kebijakan fiskal dan moneter akan terus bersifat stimulatif, akomodatif, dan tetap baik untuk pertumbuhan sepanjang tahun 2026,” ujar Pranjul pada media briefing secara daring, Senin (12/1/2026).

Salah satu tantangan utama yang bakal dihadapi perekonomian Indonesia di tahun 2026 adalah potensi pelemahan ekspor. Hal ini tidak terlepas dari efek frontloading yang sudah berlalu, di mana para eksportir sebelumnya mempercepat pengiriman barang untuk menghindari tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat.

Pranjul mengakui bahwa level defisit 2,92 persen terhadap PDB ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Penyebab utama adalah rendahnya penerimaan negara yang turut dipengaruhi oleh melemahnya kinerja ekonomi sepanjang tahun 2025.

“Namun, menurut kami, pertumbuhan PDB nominal pada 2026 dapat meningkat, yang berarti pendapatan pajak dapat meningkat dan memungkinkan pengeluaran lebih banyak tanpa meningkatkan defisit fiskal seperti yang terjadi di 2025. Jadi, saya pikir hal itu akan memungkinkan pemerintah untuk terus belanja dan itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Analis HSBC tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga disiplin fiskal karena pengaruhnya terhadap kepercayaan investor, khususnya mereka yang memegang instrumen Surat Berharga Negara atau SBN.

“Pasar sedang mengamati dengan seksama batas defisit fiskal 3%, dan saya pikir apabila hal itu dilanggar maka akan berdampak terutama di pasar SBN. Menurut saya pemerintah sebenarnya tidak perlu melanggar batas tersebut,” terangnya.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi 2026 yang diharapkan diikuti dengan perbaikan kinerja penerimaan negara juga terjadi di level global. Menurut Pranjul, pada tahun 2025 inflasi komoditas global mengalami pelemahan yang dapat memberikan ruang bagi perekonomian domestik untuk pulih.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2026 menjadi kunci untuk memastikan defisit APBN tidak semakin melebar. Pemerintah berharap penerimaan pajak dapat meningkat seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, sehingga ruang fiskal untuk belanja negara tetap terjaga tanpa harus menambah beban utang yang sudah tinggi.