Kepala Staf Kepresidenan Dudung Akui MBG Perlu Ditata Ulang, Respons Kritik Mahasiswa UB soal Petani dan Riset

- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengakui program MBG masih bermasalah dalam kualitas dan pemerataan pelaksanaan antarwilayah, dan memastikan evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan dengan fokus pada standar gizi, bahan pangan, dan ketepatan sasaran.
- Mahasiswa UB menyoroti krisis regenerasi petani dan mandeknya hilirisasi riset kampus Dudung mengakui banyak inovasi akademik berakhir sebagai dokumen tanpa implementasi nyata di industri.
- Hasil diskusi akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bahan perumusan kebijakan, termasuk dorongan menuju ekonomi restoratif yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi ketahanan pangan.
, Jakarta – Dialog antara Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) berlangsung lebih panas dari yang mungkin direncanakan. Alih-alih sekadar sesi tatap muka biasa, forum itu berubah menjadi ruang kritik terbuka terhadap tiga masalah besar yang dinilai mahasiswa belum serius ditangani pemerintah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), krisis regenerasi petani, dan riset kampus yang tak pernah sampai ke industri.
Di hadapan Dudung, mahasiswa mempertanyakan kesiapan nyata pemerintah mengejar swasembada pangan dan visi Indonesia Emas 2045, ketika tulang punggung sektor pertanian mayoritas sudah berusia lanjut dan hampir tidak ada anak muda yang mau menggantikan mereka. Mereka mengingatkan bahwa mencetak petani yang benar-benar mandiri dan melek teknologi butuh waktu belasan tahun, sementara citra sektor pertanian di mata generasi muda masih identik dengan kemiskinan.
Dudung mengakui realitas itu. Ia menyebut modernisasi pertanian sebagai satu-satunya jalan agar profesi petani kembali diminati.
“Teknologi harus menjadi pintu masuk agar anak muda mau kembali melihat pertanian sebagai profesi yang menjanjikan,” ujar Dudung Abdurachman.
Soal MBG, pengakuan Dudung lebih eksplisit. Di lapangan, ditemukan perbedaan kualitas pelaksanaan antarwilayah, bahkan ada makanan yang tidak habis dikonsumsi penerima manfaat.
“Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang MBG,” katanya.
Dudung merinci tiga fokus pembenahan yang akan dilakukan, standar mutu gizi makanan, kualitas bahan pangan, dan ketepatan sasaran, terutama di wilayah rawan stunting dan daerah 3T.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegasnya.
Kritik soal riset kampus tidak kalah tajam. Mahasiswa menyoroti bahwa banyak inovasi akademik berhenti menjadi jurnal ilmiah tanpa pernah masuk ke dunia usaha. Dudung tidak menampik.
“Masalah utama kita sekarang adalah hilirisasi sumber daya manusia. Banyak ide bagus, tetapi berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi,” katanya.
Ironi itu sesungguhnya bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun pemerintah berbicara soal hilirisasi riset, tapi ekosistem untuk menjembatani laboratorium kampus dengan lantai produksi industri hampir tidak pernah benar-benar terbangun.
Mahasiswa juga mempertanyakan arah pembangunan ekonomi yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Dudung menyatakan pemerintah mulai mendorong pendekatan ekonomi restoratif yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi ketahanan pangan jangka panjang.
“Kalau persoalan ekologis tidak diselesaikan, itu akan menjadi hambatan besar bagi ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Seluruh hasil diskusi tersebut, kata Dudung, akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lanjutan.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: