Solidaritas Pemuda Desa Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD

, Jakarta – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digulirkan Partai Golkar dan mendapat sambutan dari sejumlah partai seperti PKB, PAN, Gerindra, dan Nasdem, menuai respons dari berbagai elemen masyarakat.

Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Desa (DPN SPEDA) termasuk pihak yang menyatakan dukungan atas gagasan tersebut. Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Umum DPN SPEDA, Romario Simbolon, menilai wacana Pilkada lewat DPRD perlu disambut secara positif sebagai upaya memperbaiki kualitas demokrasi sekaligus menekan praktik politik uang yang selama ini menggerogoti proses pemilihan langsung.

“Sejak Pilkada langsung diterapkan pada 2005, kita melihat berbagai dampak serius ikut menyertai, mulai politik uang yang masif hingga ke desa, konflik horizontal akibat perbedaan pilihan bahkan dalam lingkup keluarga dan tetangga, biaya politik yang sangat tinggi, hingga lahirnya kepemimpinan yang berorientasi pada pengembalian modal politik setelah menang,” ujar Romario kepada wartawan di Jakarta, Kamis (01/01/2026).

Romario menegaskan, membenahi praktik demokrasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Perbaikan sistem politik, kata dia, harus memastikan pembangunan tidak hanya berhenti di kota, tetapi juga menyentuh desa-desa hingga pelosok negeri.

Ia kemudian menyinggung konstitusi sebagai dasar argumentasi. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis. Menurutnya, frasa tersebut tidak secara eksplisit mewajibkan pemilihan langsung, sehingga mekanisme melalui DPRD tetap sah sepanjang prinsip demokrasi, keterwakilan, dan akuntabilitas terpenuhi.

“Ini juga sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, mekanisme perwakilan adalah bagian sah dari praktik demokrasi kita,” jelasnya.

Romario menambahkan, usulan ini perlu dikawal bersama seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi dan pelibatan publik harus diperkuat agar suara rakyat tidak hanya terdengar dari kota, tetapi juga dari desa-desa yang menjadi akar kehidupan bangsa.

“Partisipasi masyarakat tetap harus dijaga, namun dengan mekanisme yang lebih sehat dan beradab,” pungkasnya.