Gaungkan Gentengisasi, Bukti Nyata Prabowo Prioritaskan Ekonomi Desa

, Surabaya – Presiden Prabowo Subianto mendorong pelaksanaan program gentengisasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas hunian, lingkungan, serta penguatan ekonomi desa. Program tersebut dinilai mencerminkan orientasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga kenyamanan dan estetika lingkungan permukiman.

“Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah, rakyat kita harus bahagia,” kata Prabowo saat memperkenalkan program gentengisasi dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, awal Februari 2026.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok, menjelaskan bahwa gentengisasi merupakan kebijakan yang sejalan dengan visi Presiden dalam membangun kesejahteraan masyarakat dari tingkat paling bawah. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak semata menyangkut material bangunan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

“Seperti yang sering disampaikan Presiden, keberhasilan pemerintahan itu diukur dari masyarakat yang bahagia, rakyat yang gemuyu,” ujar Chusni, Selasa (3/2).

Chusni mengatakan, kebijakan gentengisasi dimaksudkan untuk mengembalikan pembangunan permukiman agar lebih sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara tropis. Ia menilai penggunaan genteng dapat menciptakan lingkungan yang lebih sejuk, asri, dan tertata.

“Gentengisasi ini adalah salah satu cara mengembalikan Indonesia sesuai kulturnya. Indonesia negara tropis, sehingga penggunaan genteng menjadi pilihan yang lebih tepat,” ujarnya.

Chusni menambahkan, perbaikan lingkungan permukiman melalui gentengisasi dapat menjadi bagian dari upaya membangkitkan potensi ekonomi daerah, termasuk sektor pariwisata.

“Ketika Presiden menyinggung menurunnya minat wisatawan, gentengisasi ini menjadi salah satu rangkaian kebijakan untuk menghidupkan kembali potensi ekonomi,” katanya. “Semangat Presiden adalah membangun ekonomi dari bawah, dari desa. Ini bentuk keberpihakan terhadap masyarakat,” imbuhnya.

Menurut dia, pelibatan koperasi desa akan mendorong distribusi anggaran negara agar tidak terpusat di kota-kota besar. Selama ini, terang Chusni, perputaran uang lebih banyak terjadi di Jakarta. Melalui kebijakan ini, ekonomi didorong tumbuh dari bawah, dari desa.

Chusni komitmen, Komisi B DPRD Jawa Timur siap mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa program gentengisasi bukan sekadar kebijakan simbolik. Menurut dia, gagasan tersebut telah melalui kajian dan dirancang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis desa.

“Kami di Komisi B akan mendukung setiap langkah kebijakan pemerintah pusat yang berpihak dan berdampak nyata terhadap masyarakat di desa-desa. Program gentengisasi sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI yang mencakup upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah,” pungkasnya.