“Board of Peace” Trump Akan Gelar Pertemuan Perdana di Washington Bahas Tata Kelola Gaza

, Yogyakarta-Apa yang disebut sebagai “Board of Peace (baca: Dewan Perdamaian)” Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang bertugas mengawasi tata kelola Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian pimpinan AS, akan mengadakan pertemuan pertamanya di Washington DC akhir bulan ini. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari mendatang.

Media daring Axios melaporkan pada Jumat (7/2) bahwa rencana pertemuan tersebut, yang juga akan berfungsi sebagai acara penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza di tengah genosida Israel di enklave itu, masih bersifat tentatif dan dapat berubah. Outlet berita tersebut mengutip seorang pejabat AS dan diplomat dari empat negara yang menjadi bagian dari dewan.

Menurut laporan Axios, pertemuan dijadwalkan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih. Jika Netanyahu menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian, ini akan menjadi pertemuan pertamanya dengan para pemimpin Arab dan Muslim sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023.

Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri tidak memberikan komentar atas laporan tersebut.

Para pengkritik telah menyamakan dewan perdamaian Trump dengan otoritas administratif kolonial. Mereka menuduh presiden AS ingin melihat Perserikatan Bangsa-Bangsa digantikan dengan badan internasional sesuai keinginannya sendiri.

Trump telah menawarkan kursi di dewan kepada tokoh-tokoh seperti Netanyahu, yang menjadi subjek surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris yang dikenal sebagai pelopor dukungan untuk invasi AS ke Irak yang berdarah dan penuh bencana, juga duduk di dewan tersebut.

Trump telah menyarankan bahwa dewan ini dapat membantu mengatasi konflik-konflik lain jauh di luar Gaza. Hal ini merusak forum-forum tradisional untuk diplomasi dan kerja sama internasional, seperti PBB, yang kritiknya telah lama menjadi sasaran kemarahan AS dan Israel.

Presiden AS dan sekutunya, seperti menantu lelaki Jared Kushner, sering berbicara tentang Gaza sebagai pusat inovasi teknologi, pengembangan real estat, dan investasi internasional masa depan yang potensial. Sementara itu, status politik dan hak-hak hukum warga Palestina, serta akuntabilitas atas kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel terhadap penduduk Gaza, sebagian besar diabaikan.

Pembentukan Dewan Perdamaian ini telah menuai kontroversi sejak awal. Kehadiran Netanyahu yang menjadi buronan ICC karena dugaan kejahatan perang, serta Tony Blair yang terlibat dalam invasi Irak, menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan kredibilitas dewan tersebut.

Fokus pertemuan yang lebih menekankan pada peluang ekonomi dan pembangunan fisik Gaza, dibanding penyelesaian status politik Palestina dan pertanggungjawaban atas kejahatan perang, juga mengundang kritik tajam dari berbagai kalangan.

Rencana AS untuk menjadikan dewan ini sebagai alternatif forum internasional tradisional seperti PBB dipandang sebagai upaya melemahkan tatanan diplomatik global yang telah mapan. Hal ini menambah daftar panjang kebijakan Trump yang kontroversial dalam hubungan internasional.