Dasco Desak BPS Rampungkan Pendataan Rumah Rusak dalam Sepekan

, BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan pendataan rumah rusak akibat bencana di Sumatra dalam waktu satu pekan. Desakan ini disampaikan dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya memaparkan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data geotagging hingga kondisi rumah dan infrastruktur di wilayah bencana Sumatra. BPS menargetkan pendataan lapangan selesai dalam waktu dua pekan atau hingga akhir Januari 2026.

Namun, target tersebut dinilai terlalu lama oleh Dasco. Ia meminta BPS mempercepat proses pendataan agar bantuan segera dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak.

“Baik, itu kira-kira pendataannya berapa lama ya, Bu? Karena kalau dia semakin cepat, artinya kemudian fasilitas-fasilitas, hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akan semakin cepat,” ujar Dasco.

Ketika Amalia menyebutkan target dua pekan, Dasco langsung meminta percepatan waktu.

“Boleh minta seminggu nggak? Ini kata Satgas (Pemerintah) dibilang kalau dua minggu kelamaan. Karena ini kan waktu ke waktu, untuk sementara kita ini tadi dari hasil pembicaraan, kita akan menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran ini,” tegas Dasco.

Politisi Partai Gerindra itu berharap seluruh upaya mitigasi pascabencana dapat rampung sebelum Lebaran tiba. Menurutnya, percepatan pendataan menjadi kunci agar program pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

Senada dengan Dasco, Ketua Satgas Pemerintah sekaligus Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga meminta BPS memprioritaskan pendataan rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang.

“Yang prioritas, super prioritas itu adalah rumah ringan dan sedang, supaya begitu BNPB sudah turun, sudah ada di semua, kita sudah mulai dari minggu lalu semua kepala daerah sudah bergerak,” ujar Tito.

Tito menambahkan bahwa data rumah rusak ringan dan sedang perlu segera diselesaikan agar skema bantuan kompensasi dapat segera diterima warga. Data tersebut nantinya akan divalidasi melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kapolres dan Kejaksaan sebelum diserahkan ke BNPB.

Hingga pertengahan Desember 2025, BNPB mencatat setidaknya 147.217 rumah mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rinciannya, Aceh mencatat 106.058 unit rumah rusak, Sumatra Utara 28.708 unit, dan Sumatra Barat 12.451 unit.

Kerusakan rumah dikategorikan menjadi tiga tingkat: rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berbeda untuk masing-masing kategori. Rumah rusak berat atau hilang akan mendapat bantuan hunian sementara (huntara) atau Dana Tunai Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan. Sementara rumah rusak sedang mendapat insentif perbaikan Rp30 juta, dan rumah rusak ringan Rp15 juta.

Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah membuka pendataan rumah rusak dengan batas waktu pelaporan hingga 15 Januari 2026. Seluruh kepala keluarga yang memiliki rumah terdampak banjir diimbau segera melapor melalui geuchiek (kepala desa) setempat agar masuk dalam satu data resmi penanganan pascabencana.

Tito Karnavian sebelumnya dalam rapat koordinasi juga menekankan pentingnya peran aktif aparat desa dalam mempercepat pendataan. Menurutnya, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara detail, sehingga pendataan dapat dilakukan berdasarkan nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan.

“Setelah itu diserahkan kepada camat, camat kepada bupati. Bupati nanti merekap semuanya, dan setelah itu membuat semacam SK, daftar korbannya itu,” jelas Tito.

Data akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak. Keterlambatan pendataan berpotensi memperlambat pencairan bantuan dan memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.

Hingga kini, jumlah pengungsi akibat bencana di Sumatra masih mencapai 606.040 jiwa. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar pengungsi seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial terus dipenuhi melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra kemanusiaan.