Respons Kenaikan Harga Gas, Dedi Mulyadi: Warga di Kampung Banyak Kayu, Pakai Saja

, Bandung – Kenaikan harga LPG nonsubsidi yang berlaku efektif pekan ini langsung memantik reaksi dari Gubernur Jawa Barat. Dedi Mulyadi tidak menyerukan protes ke pusat, tidak juga menjanjikan subsidi daerah. Ia menyarankan warga beralih ke energi lain.

Dedi melontarkan pernyataan itu saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Selasa (21/4/2026), sehari setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan kenaikan harga tabung 12 kilogram menjadi Rp 228 ribu, naik 18,75 persen. Tabung 5,5 kilogram juga naik, menjadi Rp 107 ribu.

“Kita di daerah mendorong untuk masyarakat menggunakan energi yang lainnya, bukan hanya menggunakan LPG, tapi juga bisa menggunakan misalnya, di daerah perkampungan, banyak kayu bakar, pakai kayu bakar,” kata Dedi di Bandung.

Selain kayu bakar, ia menyebut biogas dari kotoran sapi sebagai alternatif yang bisa dimanfaatkan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki populasi ternak.

Dedi juga menyebut bahwa adaptasi semacam ini justru menuntut kreativitas warga.

“Jadi, memang kita harus berusaha menyesuaikan dengan tingkat kemampuan kebutuhan kita, dan saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” ucapnya.

Pernyataan Dedi menarik dicermati bukan hanya karena kontroversial, tapi karena ia memilih merespons kebijakan harga energi nasional dengan solusi yang sepenuhnya diserahkan kepada individu. Tidak ada kata tentang intervensi fiskal daerah, perlindungan konsumen kelas menengah bawah, atau koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang ada hanya ajakan adaptasi mandiri.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi memang secara langsung tidak menyentuh pengguna tabung melon 3 kilogram yang bersubsidi. Namun, segmen pengguna 5,5 kilogram dan 12 kilogram mencakup rumah tangga menengah dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan gas untuk kebutuhan produksi sehari-hari.