Banom NU Serukan Musyawarah Besar untuk Redam Konflik Kepemimpinan PBNU

, Jakarta —Sejumlah Badan Otonom Nahdlatul Ulama (Banom NU) tingkat pusat angkat suara terkait memanasnya konflik di jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka mendesak agar segera digelar musyawarah yang jernih dan terbuka untuk merumuskan penyelesaian atas polemik posisi ketua umum yang kini memicu kegaduhan di tubuh organisasi.

Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan suara bersama dari PP GP Ansor, PP Pagar Nusa, PB PMII, DPP Sarbumusi, PP IPNU, PP ISNU, hingga Idaroh Aliyah JATMAN. “GP Ansor bersama seluruh Banom NU berdiri tegak memastikan setiap dinamika direspons dengan kepala dingin, musyawarah jernih, dan adab organisasi yang luhur,” kata Addin kepada wartawan, Sabtu (6/12).

Ia mengingatkan bahwa NU adalah rumah besar yang terlalu penting untuk dibiarkan retak hanya karena kegaduhan internal. Karena itu, Banom NU menyerukan agar nilai dasar organisasi—tawasuth, tawazun, tasamuh, dan i‘tidal—kembali menjadi fondasi dalam menghadapi situasi sensitif ini. “Kami memohon agar PBNU dan seluruh pemangku kepentingan segera bermusyawarah secara tenang dan terbuka demi kemaslahatan jam’iyyah dan jama’ah,” tegasnya.

Banom NU juga mengapresiasi berbagai upaya dialog dan silaturahmi yang telah dilakukan untuk merawat ukhuwah serta menjaga martabat kepemimpinan PBNU. Mereka meminta seluruh Banom di tiap tingkatan agar tetap fokus menjalankan program kerja serta memperkuat khidmah kepada umat.

Kisruh internal PBNU mencuat setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang digelar 20 November 2025. Dalam dokumen tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf diminta mundur dalam waktu tiga hari. Dokumen bertandatangan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar itu memuat sejumlah alasan pemakzulan, mulai dari dugaan kedekatan dengan jaringan zionisme internasional hingga dugaan pelanggaran tata kelola keuangan.

Situasi semakin memanas setelah terbit surat edaran PBNU pada 26 November 2025 yang menyebutkan Yahya tak lagi menjabat sebagai ketua umum. Namun, Gus Yahya menolak keputusan itu dan menegaskan dirinya masih sah secara organisasi. Ia bahkan melakukan langkah tegas dengan mencopot Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekjen PBNU serta Gudfan Arif dari jabatan Bendahara Umum.

Gonjang-ganjing tersebut berlanjut hingga Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akhirnya muncul di muka publik dan menegaskan bahwa Gus Yahya telah diberhentikan dari jabatan ketua umum per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

Di tengah ketegangan yang makin meruncing, Banom NU menyeru satu hal: duduk bersama, bermusyawarah, dan menjaga agar rumah besar NU tidak terbelah oleh konflik yang tak perlu.