Benahi Trotoar dan Jalan, Duit Rp100 Miliar Bukan Cuma untuk Robohkan 98 Tiang Monorel Mangkrak

, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklarifikasi alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar untuk proyek pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said. Dana tersebut tidak hanya untuk membongkar tiang, tetapi juga mencakup penataan kawasan secara menyeluruh.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Dinar Wenny menyebutkan total ada 98 tiang yang akan dibongkar dan ditargetkan selesai pada September 2026. Setelah pembongkaran, akan dilakukan penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said termasuk penataan jalan dan trotoar serta peningkatan sarana pejalan kaki.

“Setelah pembongkaran, nantinya akan ada penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said diantaranya penataan jalan dan trotoar, peningkatan sarana pejalan kaki,” jelasnya.

Pemerhati Jakarta Sugiyanto mengemukakan bahwa warga Jakarta harus memahami dengan benar terkait biaya pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said. Menurutnya, anggaran pembongkaran fisik tidak lebih dari Rp300 juta.

“Terjadi mispersepsi di masyarakat. Seolah-olah biaya pembongkaran 109 tiang monorel mencapai Rp100 miliar,” kata Sugiyanto di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa angka Rp100 miliar merupakan estimasi total biaya penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said secara terpadu, bukan hanya untuk pembongkaran tiang. Jika dihitung secara rasional dengan mengacu pada harga satuan pembongkaran beton yang lazim digunakan dalam dunia konstruksi, biaya pembongkaran fisik tiang relatif kecil.

Sebagai warga Jakarta, ia mengaku mendukung penuh kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam menata kota. Ia berharap masyarakat dapat memahami secara utuh bahwa estimasi Rp100 miliar adalah anggaran penataan kawasan secara menyeluruh.

“Pembongkaran tiangnya hanya sekitar Rp300 juta. Selebihnya untuk menata trotoar dan badan jalan agar kawasan HR Rasuna Said menjadi lebih tertib, manusiawi, dan berkelanjutan,” kata dia.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) ini juga merujuk pada pernyataan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo. Heru memastikan proyek tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh koridor Jalan HR Rasuna Said agar kawasan menjadi lebih rapi, tertata, dan fungsional.

Sugiyanto menilai banyak terjadi kesalahpahaman karena judul berita yang menyebut angka Rp100 miliar dikaitkan langsung dengan pembongkaran tiang monorel. Padahal dalam isi berita telah dijelaskan bahwa itu adalah satu paket pekerjaan penataan kawasan.

“Judul berita sering kali menyebut angka Rp100 miliar dan dikaitkan langsung dengan pembongkaran tiang monorel. Padahal, di dalam isi beritanya dijelaskan bahwa itu adalah satu paket pekerjaan penataan kawasan,” katanya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo sebelumnya menyampaikan total anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai sekitar Rp100 miliar. Namun anggaran tersebut tidak sekadar untuk pembongkaran saja, melainkan juga untuk penataan ulang jalan dan trotoar di sepanjang Rasuna Said sisi timur.

“Totalnya semua sekitar Rp100 miliar,” kata Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/1/2026).

“Kita nata tentunya nata jalan, trotoar, kita tata semua itu pakai APBD. Karena kan itu (jalan-trotoar) asetnya aset kita. Jadi semuanya kita tata pakai APBD,” lanjutnya.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026. Penataan difokuskan di Jalan Rasuna Said sisi timur yang selama ini terkendala karena adanya tiang monorel mangkrak.

Heru memastikan tidak ada penutupan jalan selama proses pembongkaran berlangsung. Jalur cepat tetap dibuka penuh, sementara aktivitas pembongkaran dilakukan di jalur lambat.

“Agak terganggu sedikit ya karena kita pakai jalur lambat, tapi jalur cepat kita buka semua full, enggak ada masalah,” ujar dia.

Proses pembongkaran tiang monorel akan dilaksanakan pada malam hari guna menghindari kepadatan lalu lintas dan meminimalkan dampak kemacetan. Kawasan Kuningan yang merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi akan ditata ulang agar lebih nyaman dan fungsional.