Ratusan Warga Sumbang Banyumas Gelar Aksi Damai Menolak Aktivitas Pertambangan di Kaki Gunung Slamet Karena Rusak Lingkungan

, BANYUMAS – Sekitar 100 warga Kecamatan Sumbang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang menyuarakan penolakan keras terhadap aktivitas pertambangan di kaki Gunung Slamet, Desa Gandatapa, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Aktivitas penambangan tersebut dinilai telah merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Aksi penolakan dilakukan dengan mendatangi langsung area pertambangan yang terletak di perbatasan Desa Gandatapa dan Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, pada Selasa (13/1/2026). Para warga tidak hanya melakukan orasi, tetapi juga melakukan pengecekan kondisi lahan yang rusak akibat penambangan pasir hitam.

Di akhir aksi, massa memasang spanduk penolakan aktivitas pertambangan di pagar atau pintu masuk area tambang sebagai simbol sikap tegas mereka. Spanduk tersebut menjadi pernyataan resmi warga terhadap keberadaan tambang yang dianggap merugikan.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang, Eka Wisnu, menyampaikan bahwa penolakan ini merupakan bentuk solidaritas warga Sumbang terhadap masyarakat Desa Gandatapa yang langsung merasakan dampak negatif dari aktivitas pertambangan.

“Kita sifatnya bersolidaritas dengan warga Gandatapa pada khususnya untuk memasang spanduk yang pada intinya adalah menolak tambang, karena dampaknya sangat dirasakan, apalagi untuk generasi kita ke depan. Anak cucu kita semua bisa diwarisi bencana,” ujar Eka, Selasa (13/1/2026).

Eka menegaskan bahwa warga bukan menolak aturan atau kebijakan pemerintah, melainkan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup bagi generasi mendatang. Keputusan ini diambil setelah melihat berbagai dampak nyata yang sudah dirasakan masyarakat.

Salah satu dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi dalam waktu singkat. Menurut Eka, jalan-jalan yang sebelumnya baru diperbaiki kembali rusak di beberapa titik akibat dilalui kendaraan berat yang keluar-masuk kawasan tambang.

“Jalan-jalan cepat rusak, dan sementara jalan rusak itu tidak pernah dari pihak tambang sendiri yang menyentuh untuk perbaikan, semua hanya menunggu anggaran dari pemerintah. Ini baru beberapa bulan sudah ada yang rusak,” ucap Eka.

Selain kerusakan infrastruktur jalan, penurunan debit air menjadi keluhan serius dari warga. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kebutuhan rumah tangga dan aktivitas pertanian masyarakat setempat. Air yang sebelumnya mencukupi kini mulai menyusut sejak tambang beroperasi.

Eka menilai kondisi tersebut akan semakin memburuk apabila aktivitas penambangan terus berlanjut tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat. Ia mengkhawatirkan dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh masyarakat, terutama generasi mendatang.

Di depan area tambang, kini terpasang tanda peringatan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang menunjukkan bahwa area tersebut sedang diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Namun, aktivitas pertambangan tetap berjalan seperti biasa.

“Pengawasan dari KLH ada, tapi aktivitas penambangan tetap berjalan seperti biasa. Kita ini bukan alergi aturan, tapi yang kita pertimbangkan justru efek dan dampak jangka panjangnya,” ucap Eka.

Eka juga mengatakan bahwa harapan utama warga yang bergabung dalam aliansi tersebut adalah penutupan total aktivitas tambang di wilayah itu. Ia menegaskan bahwa penutupan sementara seperti yang pernah dilakukan sebelumnya belum cukup untuk menjawab keresahan masyarakat sekitar.

“Harapan dari warga, tambang ini ditutup total. Sampai sekarang belum ada tindakan penutupan, masih dalam tahap-tahap berikut dan aktivitas masih jalan,” jelas Eka.

Menurutnya, satu-satunya solusi untuk memastikan kerusakan lingkungan tidak semakin parah adalah dengan menutup total aktivitas tambang tersebut. Langkah separuh-separuh dinilai tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat.

Para warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat segera mengambil langkah tegas dengan melakukan penutupan total tambang. Mereka menilai kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat jauh lebih penting dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek dari aktivitas pertambangan.

Aksi damai ini menjadi bentuk perlawanan sipil warga terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Mereka bertekad untuk terus memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang sehat dan lestari bagi anak cucu mereka.