Airlangga Jamin MBG Aman dengan Dana APBN Rp335 Triliun, Ciptakan 3 Juta Lapangan Kerja

, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran tahun 2026 untuk program ini mencapai Rp335 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Airlangga menyampaikan jaminan tersebut di hadapan para anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia merespons pertanyaan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie terkait keamanan investasi dalam program MBG.

“Tadi Bapak Anin (Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie) mengatakan jaminan untuk program MBG adalah aman. Jaminannya itu APBN, tahun ini menyiapkan untuk MBG Rp 335 triliun. Jadi aman,” ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin Indonesia, Selasa (13/1/2026).

Menko Perekonomian menjelaskan model bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai sangat menguntungkan. Para pelaku usaha yang menjalankan dapur MBG mendapatkan pembayaran di awal sebelum melaksanakan pelayanan.

“Model bisnis SPPG ini luar biasa, karena dibayar di awal,” kata Airlangga.

Sistem pembayaran di muka ini dipastikan membuat arus kas pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, pendekatan tersebut langsung mendorong aktivitas ekonomi di tingkat bawah secara efektif.

“Artinya, dari sisi arus kas, model bisnisnya sangat baik dan langsung mendorong aktivitas ekonomi di tingkat bawah,” lanjutnya.

Airlangga menguraikan proyeksi penyerapan anggaran MBG per kuartal mencapai hampir Rp80 triliun. Angka tersebut bahkan melebihi stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah pada kuartal pertama 2025 yang hanya sekitar Rp37 triliun.

Program MBG diperkirakan akan menyerap hingga 3 juta tenaga kerja secara langsung. Dengan menggunakan perhitungan umum bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi setara dengan penyerapan 400 ribu tenaga kerja, program ini dinilai signifikan dalam mendongkrak perekonomian nasional.

“Dan ini untuk MBG ini diperkirakan akan mempekerjakan 3 juta orang. Dan rule of thumb 1 persen pertumbuhan ekonomi itu 400 ribu orang,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian meyakini pelaksanaan program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan semata. Program ini dipastikan akan menggerakkan rantai pasok secara lebih luas meliputi berbagai sektor ekonomi.

Dampak ekonomi akan dirasakan oleh petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor logistik dan distribusi di daerah. Berbagai komponen rantai pasok ini akan turut bergerak seiring implementasi program MBG.

Airlangga juga menyoroti partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini. Berbagai inisiatif swadaya secara langsung sudah marak terlihat di sejumlah wilayah untuk ikut membangun satuan pelayanan gizi berbasis komunitas.

“Jadi kalau program ini meluncur di grassroots, Rp 80 triliun tentu mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegas Airlangga.

Selain MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun pada 2026. Dukungan untuk sektor UMKM juga disiapkan dengan nilai Rp181,8 triliun.

“Karena program ketahanan pangan, MBG, dan UMKM, akan menjadi fondasi penting supaya ekonomi Indonesia tetap tangguh menghadapi dinamika global,” ujarnya.

Meski target pertumbuhan ekonomi dalam APBN berada di kisaran 5,4 persen, pemerintah optimistis capaian dapat didorong lebih tinggi. Program berbasis konsumsi dan pangan seperti MBG diharapkan menjadi salah satu penggerak utama.

Anggaran jumbo MBG pada 2026 digunakan untuk mengejar target penerima manfaat sebesar 82,9 juta orang. Dana MBG tahun ini yang sebesar Rp335 triliun naik signifikan dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun.

Adapun Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran MBG per 31 Desember 2025 hanya 72,5 persen dari target. Dari pagu Rp71 triliun, yang terserap baru mencapai Rp51,5 triliun.