TODAY'S RECAP
Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah•Amsakar-Li Claudia: Semangat Pahlawan Harus Terwujud dalam Kerja Nyata•Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Gelar Aksi di Kanwil DJP dan Lembaga Ombudsman DIY, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Pajak•Penutupan Paksa Warung Madura Kembali Disorot, KMY Menuai Kritik•Teknik Tumpang Sari Bambu-Jelutung Diuji di OKI, Solusi Cegah Karhutla dan Dongkrak Ekonomi•Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa•GMPK DKI Jakarta Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran•Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah•DPD GMPK Kalsel Salurkan Bantuan 10.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Kab. Banjar•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah•Amsakar-Li Claudia: Semangat Pahlawan Harus Terwujud dalam Kerja Nyata•Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Gelar Aksi di Kanwil DJP dan Lembaga Ombudsman DIY, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Pajak•Penutupan Paksa Warung Madura Kembali Disorot, KMY Menuai Kritik•Teknik Tumpang Sari Bambu-Jelutung Diuji di OKI, Solusi Cegah Karhutla dan Dongkrak Ekonomi•Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa•GMPK DKI Jakarta Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran•Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah•DPD GMPK Kalsel Salurkan Bantuan 10.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Kab. Banjar•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah•Amsakar-Li Claudia: Semangat Pahlawan Harus Terwujud dalam Kerja Nyata•Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Gelar Aksi di Kanwil DJP dan Lembaga Ombudsman DIY, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Pajak•Penutupan Paksa Warung Madura Kembali Disorot, KMY Menuai Kritik•Teknik Tumpang Sari Bambu-Jelutung Diuji di OKI, Solusi Cegah Karhutla dan Dongkrak Ekonomi•Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa•GMPK DKI Jakarta Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran•Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah•DPD GMPK Kalsel Salurkan Bantuan 10.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Kab. Banjar•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah•Amsakar-Li Claudia: Semangat Pahlawan Harus Terwujud dalam Kerja Nyata•Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Gelar Aksi di Kanwil DJP dan Lembaga Ombudsman DIY, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Pajak•Penutupan Paksa Warung Madura Kembali Disorot, KMY Menuai Kritik•Teknik Tumpang Sari Bambu-Jelutung Diuji di OKI, Solusi Cegah Karhutla dan Dongkrak Ekonomi•Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa•GMPK DKI Jakarta Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran•Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah•DPD GMPK Kalsel Salurkan Bantuan 10.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Kab. Banjar•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda

Rubrikasi

Informasi

Ikuti Kami

23 November 2026

Cari berita

Airlangga Jamin MBG Aman dengan Dana APBN Rp335 Triliun, Ciptakan 3 Juta Lapangan Kerja

Poin Penting (3)
  • Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk Program MBG 2026, naik signifikan dari Rp71 triliun pada 2025, dengan proyeksi penyaluran Rp80 triliun per kuartal
  • Program MBG diproyeksikan menyerap 3 juta tenaga kerja langsung dan menggerakkan rantai pasok petani, peternak, UMKM, hingga sektor logistik dan distribusi
  • Model bisnis SPPG dinilai aman dengan sistem pembayaran di awal, langsung menggerakkan ekonomi grassroots untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat

Resolusi.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran tahun 2026 untuk program ini mencapai Rp335 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Airlangga menyampaikan jaminan tersebut di hadapan para anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia merespons pertanyaan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie terkait keamanan investasi dalam program MBG.

“Tadi Bapak Anin (Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie) mengatakan jaminan untuk program MBG adalah aman. Jaminannya itu APBN, tahun ini menyiapkan untuk MBG Rp 335 triliun. Jadi aman,” ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin Indonesia, Selasa (13/1/2026).

Menko Perekonomian menjelaskan model bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai sangat menguntungkan. Para pelaku usaha yang menjalankan dapur MBG mendapatkan pembayaran di awal sebelum melaksanakan pelayanan.

“Model bisnis SPPG ini luar biasa, karena dibayar di awal,” kata Airlangga.

Sistem pembayaran di muka ini dipastikan membuat arus kas pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, pendekatan tersebut langsung mendorong aktivitas ekonomi di tingkat bawah secara efektif.

“Artinya, dari sisi arus kas, model bisnisnya sangat baik dan langsung mendorong aktivitas ekonomi di tingkat bawah,” lanjutnya.

Airlangga menguraikan proyeksi penyerapan anggaran MBG per kuartal mencapai hampir Rp80 triliun. Angka tersebut bahkan melebihi stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah pada kuartal pertama 2025 yang hanya sekitar Rp37 triliun.

Program MBG diperkirakan akan menyerap hingga 3 juta tenaga kerja secara langsung. Dengan menggunakan perhitungan umum bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi setara dengan penyerapan 400 ribu tenaga kerja, program ini dinilai signifikan dalam mendongkrak perekonomian nasional.

“Dan ini untuk MBG ini diperkirakan akan mempekerjakan 3 juta orang. Dan rule of thumb 1 persen pertumbuhan ekonomi itu 400 ribu orang,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian meyakini pelaksanaan program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan semata. Program ini dipastikan akan menggerakkan rantai pasok secara lebih luas meliputi berbagai sektor ekonomi.

Dampak ekonomi akan dirasakan oleh petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor logistik dan distribusi di daerah. Berbagai komponen rantai pasok ini akan turut bergerak seiring implementasi program MBG.

Airlangga juga menyoroti partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini. Berbagai inisiatif swadaya secara langsung sudah marak terlihat di sejumlah wilayah untuk ikut membangun satuan pelayanan gizi berbasis komunitas.

“Jadi kalau program ini meluncur di grassroots, Rp 80 triliun tentu mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegas Airlangga.

Selain MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun pada 2026. Dukungan untuk sektor UMKM juga disiapkan dengan nilai Rp181,8 triliun.

“Karena program ketahanan pangan, MBG, dan UMKM, akan menjadi fondasi penting supaya ekonomi Indonesia tetap tangguh menghadapi dinamika global,” ujarnya.

Meski target pertumbuhan ekonomi dalam APBN berada di kisaran 5,4 persen, pemerintah optimistis capaian dapat didorong lebih tinggi. Program berbasis konsumsi dan pangan seperti MBG diharapkan menjadi salah satu penggerak utama.

Anggaran jumbo MBG pada 2026 digunakan untuk mengejar target penerima manfaat sebesar 82,9 juta orang. Dana MBG tahun ini yang sebesar Rp335 triliun naik signifikan dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun.

Adapun Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran MBG per 31 Desember 2025 hanya 72,5 persen dari target. Dari pagu Rp71 triliun, yang terserap baru mencapai Rp51,5 triliun.