Ambang Batas Parlemen Mau Dihapus? Mardani PKS Tawarkan Opsi Tengah: 0,5 Persen

, Jakarta-Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengajukan usulan penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 0,5 persen melalui RUU Pemilu yang masuk dalam agenda legislasi prioritas 2026. Angka tersebut jauh lebih rendah dari ketentuan saat ini yang sebesar 4 persen.

Usulan ini disampaikan Mardani sebagai respons terhadap wacana penghapusan total ambang batas parlemen yang tengah didiskusikan di DPR. Politikus PKS itu menawarkan jalan tengah antara penghapusan dan mempertahankan angka 4 persen.

“Kurang lebih 0,5 persen masih oke,” kata Mardani saat dihubungi, Rabu (4/2).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS tersebut menilai angka 4 persen yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup rasional. Menurutnya, angka tersebut menjadi titik keseimbangan antara prinsip keterwakilan dan efektivitas pengambilan keputusan di parlemen.

“Angka 4 persen sudah cukup rasional. Mencari keseimbangan antara keterwakilan dan efektivitas pengambilan keputusan,” ujar Mardani.

Namun politikus yang juga dikenal sebagai aktivis anti-korupsi ini menyoroti tren baru yang mulai muncul di parlemen periode ini. Ia mengamati bahwa kini banyak partai politik mulai masuk dalam kategori level menengah, berbeda dengan periode-periode sebelumnya yang didominasi oleh satu atau dua partai besar.

Mardani mencontohkan PDIP yang pada periode ini mengalami penurunan perolehan kursi dari sekitar 20 persen menjadi 17-18 persen. Kondisi ini mengindikasikan tidak ada lagi partai yang benar-benar dominan di parlemen.

Situasi fragmentasi politik seperti ini, menurut Mardani, dapat menimbulkan masalah tersendiri dalam efektivitas pemerintahan. Tanpa adanya partai yang dominan, koordinasi dan implementasi kebijakan pemerintah bisa terhambat.

“Tanpa ada parpol dominan efektivitas pemerintahan bisa bermasalah. Populisme akan berkembang dan membuat teknokratisme berkurang,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan bahwa partainya menilai ambang batas parlemen masih diperlukan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Mekanisme ini berfungsi mencegah fragmentasi sikap politik yang berlebihan di DPR.

Dengan adanya ambang batas, pengambilan keputusan di parlemen bisa berjalan lebih efektif dan terhindar dari jalan buntu akibat terlalu banyaknya aktor politik dengan kepentingan yang berbeda-beda.

“Belum. Masih kita kaji. Yang jelas menurut kami bahwa ambang batas tetap dibutuhkan,” kata Kholid terkait besaran angka yang tepat jika harus ada revisi.

Wacana revisi parliamentary threshold ini muncul di tengah perdebatan sengit antara berbagai fraksi di DPR. Beberapa partai seperti PDIP, Golkar, PKB, dan Demokrat cenderung menolak usulan penghapusan total ambang batas parlemen.

PDIP sebelumnya telah menyatakan penolakan terhadap usulan penghapusan ambang batas parlemen. Sementara Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menegaskan bahwa ambang batas diperlukan untuk penyederhanaan sistem kepartaian.

Di sisi lain, PAN menjadi salah satu partai yang mendukung penghapusan parliamentary threshold. Partai berlambang matahari tersebut berargumen bahwa penghapusan ambang batas akan memberikan ruang lebih luas bagi representasi politik di Indonesia.

Politikus NasDem bahkan mengusulkan opsi peningkatan parliamentary threshold menjadi 5-7 persen, berkebalikan dengan usulan penurunan atau penghapusan yang diajukan pihak lain.

Perdebatan mengenai parliamentary threshold ini menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu yang masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional tahun 2026. Keputusan akhir akan sangat menentukan peta politik Indonesia di pemilu mendatang.