Pemerintah Batasi Akses Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

, JAKARTA — Pemerintah mulai memperketat perlindungan anak di ruang digital. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada sejumlah platform digital yang dinilai berisiko tinggi.

Kebijakan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan regulasi ini disusun untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh perlindungan yang lebih kuat di ruang digital yang semakin kompleks.

Menurut Meutya, berbagai risiko yang mengintai anak-anak di internet semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan daring. Dalam situasi seperti ini, negara tidak dapat membiarkan orang tua menghadapi ancaman tersebut sendirian.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” kata Meutya saat penandatanganan peraturan tersebut di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Tahap awal implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Pada tahap tersebut, pemerintah akan mulai melakukan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang masuk kategori berisiko tinggi.

Beberapa platform yang masuk dalam kategori tersebut antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.

Pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini akan memerlukan proses penyesuaian dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara platform digital, orang tua, dan masyarakat. Namun langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Meutya menilai kebijakan ini juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang berani mengambil langkah tegas dalam perlindungan anak di era teknologi digital.

Menurut dia, sejumlah negara memang telah menerapkan pembatasan serupa, tetapi kebijakan yang diambil Indonesia menjadi salah satu contoh dari negara non-Barat yang berupaya membangun tata kelola ruang digital yang lebih bertanggung jawab.

Pemerintah berharap regulasi ini dapat menjadi fondasi bagi ekosistem digital yang lebih sehat bagi generasi muda. Transformasi digital, menurut Meutya, tidak boleh berjalan tanpa perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan, terutama anak-anak.

“Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh,” ujarnya.

Dengan aturan baru ini, pemerintah menargetkan ruang digital Indonesia dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak-anak serta generasi muda di masa depan.