Lebih dari Separuh Publik Masih Percaya RI Tak Tinggalkan Palestina, tapi Iuran Rp 17 Triliun Jadi Ganjalan

, JAKARTA – Di tengah perdebatan keras soal keputusan Indonesia bergabung ke Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, lebih dari separuh responden masih mempercayai pemerintah tidak akan mengkhianati komitmennya terhadap Palestina. Angka 55,7 persen itu menjadi salah satu temuan utama survei media sosial yang dirilis Lembaga Survei Median, Senin (23/2/2026).

Survei ini menjangkau 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi, dengan pengumpulan data berlangsung pada 10 hingga 14 Februari 2026. Sasarannya adalah pengguna aktif media sosial berusia 17 tahun ke atas. Pengisian dilakukan lewat Google Form, dan setiap responden yang mengirim jawaban dihubungi kembali oleh peneliti untuk memverifikasi konsistensi isi.

“Kami blasting ke seluruh provinsi, menerima respons, lalu melakukan kontak ulang untuk memastikan kesesuaian isi,” kata Direktur Riset Lembaga Survei Median Ade Irfan Abdurahman saat memaparkan metode survei.

Dari segi demografi, komposisi responden laki-laki dan perempuan hampir seimbang, masing-masing 50,6 dan 49,4 persen. Responden terbanyak berasal dari Pulau Jawa, mencapai 40,2 persen dari total sampel.

Direktur Eksekutif Riset Median Rico Marbun menyebut temuan soal kepercayaan publik itu sebagai modal sosial yang tidak boleh disia-siakan pemerintah.

“Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang cukup. Sebanyak 55,7 persen percaya pemerintah tetap akan konsisten membela Palestina meski tergabung dalam BoP. Ini tentu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujar Rico.

Tapi di balik angka itu, ketidaksetujuan atas keputusan bergabung tetap mendominasi. Sebanyak 50,4 persen responden menyatakan menolak keanggotaan Indonesia di BoP. Kekhawatiran terbesar adalah soal dominasi Amerika Serikat dan Israel dalam lembaga tersebut, yang disebutkan oleh 14,6 persen responden. Iuran keanggotaan senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17 triliun menambah keberatan, diikuti penilaian bahwa Palestina belum merdeka sebagai alasan penolakan.

Penolakan terhadap iuran itu bahkan lebih tegas. Tujuh dari sepuluh responden, atau tepatnya 73,3 persen, menyatakan tidak setuju Indonesia membayar biaya keanggotaan sebesar itu. Hanya 23,1 persen yang mendukung.

Di antara mereka yang setuju bergabung, angkanya mencapai 34,8 persen. Alasan terbanyak adalah demi kemerdekaan Palestina (15%), memperkuat posisi Indonesia di forum internasional (10,2%), serta kontribusi terhadap perdamaian dunia (9,2%).

Posisi publik terbelah juga terlihat pada pertanyaan soal pengiriman pasukan ke Gaza. Hasilnya nyaris imbang: 36,4 persen setuju, 36,6 persen tidak setuju, dan 27 persen menyatakan tidak tahu atau masih ragu. Angka yang terakhir itu justru menarik perhatian karena menunjukkan banyak warga yang belum memiliki sikap pasti terhadap isu yang sudah sangat ramai diperbincangkan.

Yang menarik dari survei ini adalah kontradiksi yang tersimpan dalam angka-angkanya. Publik menolak iuran, ragu soal pengiriman tentara, tapi separuhnya masih memberi kredit kepada pemerintah soal keberpihakan pada Palestina. Kepercayaan itu bisa runtuh jika pemerintah gagal menunjukkan bahwa keikutsertaan di BoP tidak sekadar langkah diplomatik yang mahal tanpa hasil nyata.

Rico menegaskan, di tengah tendensi negatif yang terdeteksi dalam survei, modal kepercayaan yang masih tersisa harus dikonversi menjadi komunikasi publik yang lebih jernih.

“Pemerintah sebenarnya masih punya modal sosial yang cukup untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan terhadap situasi yang berkembang,” tambahnya.