BGN Suspend 1.528 SPPG, GMPK DKI: Ini Bukti Pemerintah Serius Jaga Kualitas MBG

, Jakarta – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah memantik diskusi publik. Di tengah sorotan tersebut, langkah ini dinilai bukan sebagai indikator kegagalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan wujud berjalannya sistem kontrol kualitas yang ketat demi menjamin hak gizi anak-anak.

Ketua Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, menyebut bahwa keputusan suspend yang diberlakukan BGN sejak Januari 2025 hingga Maret 2026 ini patut dilihat sebagai upaya penegakan standar baru dalam tata kelola program sosial pemerintah.

“Jika hanya membaca angka 1.528 SPPG yang dihentikan, mudah untuk menyimpulkan ini sebuah kegagalan. Namun, pembacaan itu keliru,” ujar Asip dalam keterangan resminya. “Sebaliknya, ini adalah bukti konkret bahwa BGN tidak membiarkan program raksasa ini berjalan asal-asalan. Ada standar yang sedang ditegakkan, ada evaluasi serius yang dijalankan, dan ada akuntabilitas nyata di sana,” imbuh dia.

Kematangan Kelembagaan

Dalam perspektif tata kelola publik, menurut Asip, kemampuan sebuah lembaga untuk mendeteksi masalah, lalu berani menghentikan sementara operasional demi perbaikan komprehensif, justru menunjukkan kematangan kelembagaan. Model ini berbeda dengan praktik masa lalu di mana program seringkali dipaksakan terus berjalan meski bermasalah, demi menjaga citra di permukaan.

Asip menekankan, program sebesar MBG yang menyentuh jutaan penerima manfaat setiap hari mustahil mencapai kesempurnaan sejak hari pertama.

“Yang membedakan program yang baik dari yang buruk bukanlah absennya masalah, melainkan seberapa cepat dan tegas lembaga tersebut merespons masalah yang muncul. BGN menunjukkan karakter itu,” tegas alumni Ilmu Hukum Universitas Bung Karno itu.

Berdasarkan data BGN, penghentian sementara ini didasari temuan bahwa sejumlah SPPG belum memenuhi standar operasional (SOP). Masalah yang ditemukan mencakup aspek rantai distribusi, higienitas dapur, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Bagi GMPK, ketiga poin ini bukan sekadar urusan teknis belaka, melainkan menyentuh inti filosofi program MBG.

Gizi sebagai Hak Dasariah

Asip mengingatkan, program MBG lahir dari keyakinan dasariah bahwa kecukupan gizi adalah hak setiap anak Indonesia, bukan hak istimewa (privilege) kelompok tertentu. Oleh karena itu, standar pelaksanaannya tidak boleh ditawar.

“Jika makanan yang sampai ke tangan anak-anak kita tidak higienis, atau justru tidak tepat sasaran, maka semangat dasar program ini telah terkhianati. BGN tampaknya memahami betul risiko tersebut,” tuturnya.

Ia memberikan catatan khusus mengenai pentingnya memastikan program ini menjangkau kelompok paling rentan, termasuk keluarga di desil ekonomi terbawah, anak-anak di wilayah terpencil, hingga komunitas di lingkungan pondok pesantren yang kerap luput dari jangkauan program sosial nasional.

“Ketepatan sasaran bukan sekadar soal efisiensi anggaran negara. Ini soal keadilan sosial. Jangan sampai program yang dirancang untuk mereka yang membutuhkan, justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sudah mampu,” ujarnya.

Momentum Penguatan Sistem

GMPK DKI Jakarta mendorong agar kebijakan suspend ini dijadikan momentum untuk memperkuat seluruh ekosistem MBG secara fundamental, bukan justru dijadikan alat politik untuk melemahkan program.

Asip mendesak agar proses evaluasi ini diikuti dengan transparansi penuh kepada publik. “Rakyat berhak tahu berapa SPPG yang sudah diperbaiki dan diaktifkan kembali, apa saja standar baru yang diterapkan, dan bagaimana mekanisme pengawasannya ke depan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengomunikasikan hal ini dengan jelas,” kata Asip.

Ke depan, GMPK DKI Jakarta akan terus mengawal implementasi MBG di tingkat akar rumput. Menurut Asip, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial.

“Kami percaya pada arah kebijakan ini dan keseriusan pemerintah. Justru karena percaya, kami akan terus mengawal dengan kritis. Sebab, program yang baik hanya akan menghasilkan hasil yang baik jika dikawal oleh masyarakat yang peduli,” pungkasnya.