Tarif Transjakarta Tak Berubah 21 Tahun, Manajemen Kaji Penyesuaian Harga Tiket di Tengah Tekanan Biaya BBM

, Jakarta – Sudah dua dekade lebih warga Jakarta menikmati tarif bus Transjakarta yang tidak pernah beranjak dari angka Rp3.500. Kini, manajemen PT Transportasi Jakarta mulai terang-terangan mempertanyakan keberlanjutan skema harga tiket itu.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, membuka wacana penyesuaian tarif dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Kamis, 23 April 2026. Ia menyebut ada ketimpangan yang sulit lagi diabaikan antara biaya operasional yang terus membengkak dan harga tiket yang membeku sejak era Gubernur Sutiyoso.

“Tahun 2005 UMP masih sekitar Rp800 ribu, sekarang sudah Rp6 juta, naik 7 sampai 8 kali lipat. Tapi tarif kami masih sama selama 21 tahun,” ujar Welfizon.

Tekanan terbesar saat ini datang dari gejolak harga bahan bakar minyak di pasar global. Welfizon menyebut ada dua beban yang harus ditanggung sekaligus. Kenaikan BBM mendorong inflasi dan membuat seluruh komponen biaya operasional ikut naik. Di sisi lain, mahalnya BBM justru mendorong lebih banyak orang beralih ke transportasi publik, sementara kapasitas armada tidak bertambah secepat lonjakan permintaan.

“Pressure pertama dari sisi biaya. Kalau BBM naik, biasanya inflasi dan biaya lainnya ikut naik. Pressure kedua, saat masyarakat mulai beralih ke transportasi publik. Permintaan meningkat, tapi di sisi lain kapasitas kita terbatas,” tutur Welfizon.

Kajian tarif yang sedang berjalan ini tidak hanya menyentuh rute reguler di dalam kota. Welfizon menyebut layanan penyangga dan rute-rute yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan Jabodetabek pun masuk dalam pembahasan.

“Termasuk untuk layanan ke bandara dan rute Transjabodetabek,” tambahnya.

Ada ironi yang cukup mencolok di sini. Di satu sisi, tarif Rp3.500 selama ini menjadi salah satu argumen terkuat mengapa warga Jakarta mau berpindah dari kendaraan pribadi ke bus. Mempertahankannya punya nilai sosial yang tidak kecil. Tapi menahannya terus-menerus, di tengah tekanan biaya yang makin berat, bisa menggerus kemampuan Transjakarta untuk menjaga kualitas layanan itu sendiri.

Keputusan akhir soal tarif bukan di tangan manajemen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi penentu kebijakan harga, dan belum ada pernyataan resmi dari Balai Kota soal kapan atau apakah kenaikan itu benar-benar akan diberlakukan.