Wujudkan Janji Presiden, Chusni Mubarok Dorong Percepatan Kampung Nelayan di Jawa Timur

, SURABAYA — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan 40 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Jawa Timur yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2026. Program strategis nasional ini diharapkan menjadi motor penggerak kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga stok pangan nasional.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan melalui Asta Cita.

Menurutnya, integrasi infrastruktur pendukung di kawasan pesisir menjadi kunci utama peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

Optimalisasi Infrastruktur Ekonomi

Chusni Mubarok menilai, keberhasilan swasembada pangan tidak bisa dilepaskan dari kesiapan infrastruktur di tingkat akar rumput, khususnya di sektor perikanan.

Bagi Chusni, konsep Kampung Nelayan Merah Putih adalah solusi rasional untuk memutus rantai kemiskinan di pesisir dengan cara mengintegrasikan seluruh fasilitas penunjang produksi dalam satu ekosistem.

“Kami memandang program ini sebagai langkah konkret. Dengan mengintegrasikan semua infrastruktur pendukung, mulai dari fasilitas tambat hingga pengolahan, kita sedang menciptakan lompatan produktivitas. Jika produktivitas naik, maka secara otomatis kesejahteraan nelayan akan terwujud,” ujar Chusni.

Ia juga menekankan pentingnya realisasi yang cepat dan tepat sasaran. Baginya, pembangunan ini adalah bentuk pemenuhan janji negara terhadap masyarakat bawah.

“Pemerataan pembangunan dan kemakmuran yang merata adalah janji kampanye Presiden Prabowo yang harus kita bayar lunas di Jawa Timur. Kami di legislatif akan memastikan bahwa gagasan besar ini tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar teraplikasi di lapangan,” tegasnya.

Penyangga Pangan Nasional

Chusni menambahkan, peran Jawa Timur sebagai salah satu penghasil perikanan terbesar di Indonesia membuat keberhasilan program ini menjadi sangat krusial. Jatim memikul tanggung jawab besar sebagai lumbung pangan laut nasional yang harus dijaga stabilitas produksinya.

“Jawa Timur adalah buffer stock pangan nasional. Tidak ada kata lain bagi kami di Komisi B selain terus membersamai dan mengawal prosesnya. Kami akan memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi nelayan kita,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan 40 lokasi yang diusulkan dapat segera lolos verifikasi dan mulai dibangun pada 2026. Hal ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, sebagaimana target nasional dalam penguatan ekonomi biru.