Tiga Pejabat Bea Cukai Tersangka KPK, Politikus Golkar Soroti Kelemahan Sistem

, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi impor barang, tiga di antaranya adalah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar MPR menilai praktik pertemuan tatap muka dalam proses administrasi menjadi celah utama korupsi.

“Ada dua yang bisa jadi penyebab. Yang pertama, integritas orang tersebut, oknum-oknum tersebut. Yang kedua, kita masih lebih banyak semua proses itu mengandalkan pertemuan orang dengan orang. Seharusnya sudah harus mulai main di digital,” kata Mekeng, Sabtu (7/2/2026).

Ia menyebut digitalisasi bisa mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, serupa dengan yang terjadi di sektor perpajakan.

Politikus Golkar itu mengakui bahwa di negara lain praktik tatap muka juga masih berjalan, tapi tingkat integritas pejabatnya jauh lebih tinggi. Budaya antikorupsi, menurutnya, harus ditanamkan sejak dini, bukan sekadar aturan formal.

“Di luar negeri meskipun ada juga yang bertemu dengan orang, tapi orang-orang itu kuat sekali integritasnya. Jadi mestinya dari awal, dari anak didik, dari bawah ditanamkan bahwa korupsi itu sesuatu yang tidak benar,” ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR ini juga menyinggung persoalan gaji dan jaminan pensiun yang tidak memadai sebagai salah satu pemicu. Ia mengatakan banyak pejabat khawatir tidak punya simpanan cukup untuk hari tua.

“Mungkin memang biaya hidup yang tidak memadai, gaji tidak memadai. Jadi orang berpikir bahwa kalau dia pensiun nanti dia mau hidup dari mana? Jadi selama masih ada jabatan yang bisa itu, mereka cari uang untuk simpan buat hari tua,” ujar Mekeng.

“Tidak ada jaminan hari tua yang membuat mereka ‘udahlah cukup’, dengan ada jaminan hari tua mereka tidak mau melakukan itu,” lanjutnya.

Ia menyebut situasi ini sebagai lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi struktural.

Perubahan sistem yang sedang dilakukan, menurut Mekeng, baru akan terlihat hasilnya dalam waktu yang tidak singkat. Butuh paling cepat 10 hingga 20 tahun untuk melihat dampak nyata dari pendidikan antikorupsi sejak dini.

“Dari akar, dari awal. Mungkin kalau sekarang mungkin ini, tapi kalau kita mau perbaiki itu dari awal, dari kecil, itu mungkin hasilnya nanti sekitar 10 tahun, 20 tahun lagi baru kita rasakan,” katanya.

Untuk jangka pendek, seleksi pegawai harus diperketat, terutama dalam uji integritas. Selain itu, jaminan pensiun yang layak juga perlu dipastikan agar pejabat tidak cemas soal masa depan ekonomi mereka.

“Untuk mungkin uji integritasnya ke situ dan yang ketiga ada jaminan juga orang kalau misalnya pensiun itu dia masih bisa hidup yang layak. Kalau nggak nanti mereka akan pusing,” imbuhnya.