Golkar Ingatkan PDIP Setujui Anggaran MBG dari Dana Pendidikan di Paripurna DPR

, Jakarta – Kritik PDIP terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons tajam dari Golkar. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, mengingatkan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk PDIP, telah menyetujui alokasi anggaran itu ketika dibahas di Badan Anggaran dan disahkan dalam rapat paripurna penetapan APBN.

“Terkait dengan anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Semua fraksi di DPR sepakat dengan anggaran MBG yang telah disepakati oleh Banggar dan disahkan dalam Paripurna DPR sehingga menjadi UU APBN,” kata Yahya Zaini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Pernyataan itu langsung mengarah ke PDIP. Yahya menegaskan bahwa fraksi berlambang banteng itu tidak mengajukan keberatan apapun saat pembahasan berlangsung, baik di tingkat Banggar maupun ketika APBN resmi disahkan.

“Termasuk F-PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan Paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat,” ucapnya.

Yahya juga memisahkan antara posisi partai dan pengelolaan program. Ia menegaskan Golkar tidak terlibat secara operasional dalam pelaksanaan MBG, namun tetap menyokong penuh program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Secara kelembagaan Partai Golkar tidak terlibat dalam pengelolaan MBG. Tetapi Golkar sangat mendukung kesuksesan Program MBG karena tujuannya sangat mulia,” ujar Yahya.

Ia kemudian membandingkan MBG dengan program serupa di negara lain sebagai argumen bahwa kebijakan ini bukan sesuatu yang asing di dunia.

“Program semacam MBG telah dilaksanakan oleh banyak negara dan terbukti berhasil menciptakan generasi emas. Jepang telah menjalankan program ini selama 137 tahun, Brazil 71 tahun, Korea Selatan 70 tahun dan India 31 tahun,” tambahnya.

Soal capaian program, Yahya menyebut angka yang cukup mencolok. Menurut dia, dalam waktu kurang dari setahun sudah berdiri lebih dari 22 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat yang diklaim mencapai sekitar 60 juta orang.

“Kalau MBG dikerjakan sendiri oleh BGN tidak mungkin mencapai prestasi sebanyak itu,” katanya.

Di sisi lain, PDIP sejak awal pekan ini memang sedang berupaya meluruskan apa yang mereka sebut sebagai kesalahan pemahaman publik soal sumber dana MBG. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2), menyatakan bahwa dana Rp 223,5 triliun untuk MBG nyata-nyata dipotong dari anggaran pendidikan.

“Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” sebut Esti.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, memperkuat posisi partainya dengan merujuk Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Dalam pasal tersebut, kata Adian, disebutkan secara eksplisit bahwa pendanaan penyelenggaraan pendidikan sudah mencakup program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.

Yang menarik, persoalan ini sesungguhnya menyentuh wilayah abu-abu antara kepatuhan formal dan substansi kebijakan. PDIP tidak menyangkal bahwa mereka ikut mengesahkan APBN. Yang mereka persoalkan adalah apakah penggunaan dana pendidikan untuk MBG sesuai dengan semangat mandatory spending 20 persen yang seharusnya murni untuk kepentingan pendidikan. Golkar, sejauh ini, memilih tidak masuk ke perdebatan itu.