Siapa Penerus Khamenei? Para Analis Sebut Iran Kini Beroperasi dalam “Mode Bertahan Hidup”

, JAKARTA – Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan AS dan Israel meninggalkan kekosongan yang tidak kecil di puncak kekuasaan Iran. Pemerintah Teheran bergerak cepat: Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Yudisial Gholamhossein Mohseni Ejei, dan seorang anggota Dewan Garda ditunjuk mengisi kekosongan selama masa transisi.

Konstitusi Iran mewajibkan Majelis Ahli Kepemimpinan memilih pemimpin tertinggi baru sesegera mungkin. Lembaga ini beranggotakan 88 ulama senior yang secara formal dipilih rakyat, meski dalam praktiknya hanya ulama yang dinilai paling setia kepada Republik Islam yang lolos seleksi pencalonan.

Khamenei sendiri terpilih pada hari yang sama ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini wafat pada 1989. Preseden itu menunjukkan betapa cepatnya mekanisme ini pernah berjalan. Namun kali ini, menghimpun seluruh anggota majelis di tengah gempuran militer dinilai jauh lebih sulit dari sebelumnya.

Situasi ini bukan sepenuhnya mengejutkan mereka yang berada di lingkaran dalam Teheran. Kepala koresponden internasional BBC, Lyse Doucet, melaporkan bahwa para ulama dan komandan paling berpengaruh di Iran sudah lama bersiap menghadapi kemungkinan ini, terutama sejak perang 12 hari pada Juni 2025, ketika Israel membunuh sembilan ilmuwan nuklir serta puluhan kepala keamanan dan komandan senior hanya dalam hitungan hari.

Surat kabar New York Times sempat melaporkan bahwa Khamenei telah menyiapkan tiga nama ulama senior sebagai calon penerus jika ia terbunuh. Spekulasi juga lama beredar mengenai kemungkinan putranya, Mojtaba Khamenei, masuk dalam daftar itu.

Serangan Sabtu (28/2) tidak hanya merenggut Khamenei. Panglima Korps Garda Revolusi Islam, Mohammad Pakpour, dan Sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Ali Shamkhani, turut tewas dalam serangan yang sama, menurut laporan kantor berita resmi Iran, IRNA.

Mereka yang kini mengisi posisi-posisi strategis itu sadar bahwa dunia sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran akan menggunakan seluruh kemampuan pertahanan dan militernya berdasarkan hak membela diri demi menjaga keutuhan negara.

“Ini adalah momen eksistensial bagi kepemimpinan Republik Islam,” kata Ellie Geranmayeh, peneliti senior di European Council on Foreign Relations (ECFR).

“Baik fondasi keamanan maupun ideologi Iran kini bersiap menghadapi perang berkepanjangan melawan Amerika Serikat dan Israel,” lanjutnya.

Geranmayeh menilai Teheran kini memandang eskalasi maksimum bukan sebagai taktik tawar-menawar, melainkan sebagai cara bertahan. Serangan balasan cepat Iran, menurutnya, punya dua tujuan: membuktikan bahwa mereka menepati ancaman untuk memperluas konflik ke tingkat regional, sekaligus menggunakan aset militer sebelum aset itu lebih dulu dihancurkan.

H A Hellyer, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) di Inggris, sependapat. Kecepatan dan koordinasi respons Iran, menurutnya, mencerminkan bahwa kewenangan untuk bertindak sudah didelegasikan jauh sebelum serangan terjadi.

Para analis juga memperingatkan bahwa jaringan milisi regional yang berafiliasi dengan Iran, yang dikenal sebagai Poros Perlawanan, bisa bergerak sewaktu-waktu. Mereka khawatir bernasib sama seperti para komandan Iran yang gugur, dan kekhawatiran itu justru bisa mendorong mereka untuk menyerang lebih dulu.

Danny Citrinowicz, peneliti senior urusan Iran di Institute for National Security Studies (INSS) Israel yang pernah bertugas 25 tahun di intelijen pertahanan, mengingatkan bahwa AS dan Israel melancarkan serangan ini dengan asumsi rezim Iran sedang lemah dan rentan. Jika asumsi itu meleset, konsekuensinya bisa jauh lebih berat dari yang diperhitungkan.

Sanam Vakil, direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, memandang strategi Iran dengan cara serupa. Ketika bertaruh demi kelangsungan hidupnya, satu-satunya pilihan bagi Teheran adalah mengekspor perang ini ke seluruh kawasan, mengacaukan sebanyak mungkin negara, dan menjadikan konflik ini beban bersama bagi seluruh Timur Tengah.

Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah tidak adanya garis finis yang jelas. Geranmayeh memperingatkan bahwa konflik ini berpotensi menjadi perang panjang baru bagi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, dengan perjalanan yang penuh guncangan sebelum tujuan akhir Trump, yakni perubahan rezim, bisa tercapai, jika pun tercapai.

“Konflik ini kemungkinan akan berlanjut selama berhari-hari atau berminggu-minggu, dengan eskalasi terkoordinasi di berbagai front serta tekanan besar pada kekuatan regional,” kata Hellyer.

Geranmayeh mendesak komunitas internasional untuk segera bergerak menekan baik Washington maupun Teheran agar membuka jalan diplomatik, sebelum kedua pihak benar-benar terseret ke dalam konflik yang tidak lagi mudah dihentikan.