Purbaya: Iuran Board of Peace Kemungkinan Besar Pakai APBN

- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan iuran Board of Peace senilai 1 miliar dolar AS akan diambil dari APBN, tapi masih menunggu arahan Presiden Prabowo.
- Menlu Sugiono menegaskan iuran sebesar Rp 16,7 triliun itu untuk rekonstruksi Gaza yang rusak akibat serangan Israel.
- Pemerintah belum membahas secara detail mengenai pos anggaran atau mekanisme pembayaran iuran tersebut.
, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan iuran keanggotaan Indonesia di Board of Peace bentukan Donald Trump bakal diambil dari APBN. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan karena masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu (29/1/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah belum membahas soal ini secara mendalam. Keputusan final mengenai sumber pendanaan masih menunggu penugasan dari Prabowo.
“Nanti, itu kita belum diskusikan. Tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya,” ujarnya.
Pernyataan Purbaya ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia akan membayar iuran senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun. Komitmen ini menjadi bagian dari keanggotaan Indonesia di Board of Peace.
Sugiono menyebut iuran tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Jalur Gaza yang rusak parah akibat agresi Israel selama dua tahun terakhir.
Board of Peace sendiri adalah organisasi yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya untuk membangun kerja sama internasional dalam upaya perdamaian global.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan kapan iuran itu akan dibayarkan. Purbaya juga tidak merinci apakah ada pos anggaran khusus yang sudah disiapkan untuk keperluan ini atau masih akan dicarikan sumber pendanaannya.
Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut dinilai strategis mengingat posisi negara ini sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, besarnya nilai iuran yang mencapai Rp 16,7 triliun memunculkan pertanyaan apakah anggaran tersebut cukup rasional di tengah kebutuhan dalam negeri yang masih sangat besar.
Purbaya tampak berhati-hati dalam merespons pertanyaan soal ini. Ia lebih memilih untuk menunggu arahan resmi dari Prabowo sebelum memberikan pernyataan yang lebih tegas.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: