Aktivis HAM Catat Korban Tewas Demonstrasi Iran Tembus 3.090 Orang

, Jakarta – Kelompok aktivis hak asasi manusia melaporkan jumlah korban jiwa dalam gelombang demonstrasi di Iran telah melampaui angka 3.000 orang pada Sabtu (17/1/2026). Angka tersebut menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu episode kekerasan domestik paling mematikan dalam sejarah modern Republik Islam Iran.

Human Rights Activist News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat mencatat telah memverifikasi 3.090 kematian hingga Jumat (16/1). Dari total tersebut, sebanyak 2.885 orang merupakan demonstran yang turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Angka korban ini mempertegas skala represi yang dihadapi massa protes, yang awalnya menyuarakan keresahan ekonomi sebelum berkembang menjadi seruan politik yang lebih luas terhadap legitimasi pemerintahan Republik Islam.

CNN Indonesia belum bisa memverifikasi laporan ini secara independen mengingat pembatasan internet yang masih berlangsung sejak 8 Januari dan media resmi tidak dapat diakses.

Dalam beberapa hari terakhir, ibu kota Teheran dilaporkan berada dalam kondisi relatif tenang. Sejumlah warga yang dihubungi kantor berita Reuters menyatakan tidak terlihat adanya mobilisasi massa dalam skala besar sejak empat hari terakhir.

Meski drone masih terbang di atas kota, tidak ada tanda-tanda demonstrasi besar terjadi pada Kamis dan Jumat pekan lalu.

Seorang warga dari sebuah kota di utara Laut Kaspia juga menyebutkan jalanan di daerahnya cukup tenang saat ini. Namun, para saksi meminta identitas mereka dirahasiakan, mencerminkan iklim ketakutan yang masih menyelimuti masyarakat.

“Ketika tidak ada protes di jalan, bukan berarti ketegangan hilang. Banyak orang memilih diam demi keselamatan,” ujar seorang warga Teheran kepada Reuters.

Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat memantau situasi unjuk rasa di Iran dan menilai penindasan yang dilakukan bersifat brutal. Lembaga tersebut menilai tindakan keras tersebut kemungkinan telah menekan gerakan protes untuk sementara waktu.

“Pengerahan pasukan keamanan yang meluas oleh rezim dilakukan tidak berkelanjutan, yang memungkinkan aksi protes dapat berlanjut,” sebut Institut Studi Perang dalam pernyataannya.

Di tengah situasi yang masih rawan, akses komunikasi digital tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Kelompok pemantau internet NetBlocks melaporkan adanya sedikit peningkatan konektivitas setelah lebih dari 200 jam pemadaman. Namun, jaringan masih bertahan di kisaran 2 persen dari kondisi normal.

Keterbatasan ini mempersulit warga Iran untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Sejumlah warga Iran di diaspora menyebut baru dapat mengirim dan menerima pesan dari dalam negeri pada Sabtu pagi, menandakan pemulihan jaringan yang masih bersifat sporadis.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancara dengan Fox News menyebut jumlah korban tewas adalah “ratusan orang”. Araghchi menyangkal angka yang dilaporkan oleh kelompok-kelompok di luar negeri sebagai berlebihan dan bagian dari kampanye disinformasi.

Menurutnya, laporan tersebut bertujuan memancing Presiden AS Donald Trump agar menepati ancamannya untuk menyerang Iran jika para demonstran terus terbunuh. Otoritas Iran terakhir kali melaporkan puluhan kematian anggota pasukan keamanan mereka, tetapi belum ada angka total terbaru yang dirilis.

Kelompok HAM lain yang berbasis di Norwegia, Iran Human Rights (IHR), bahkan menyebut sedikitnya 3.428 demonstran telah dipastikan tewas akibat penindakan keras pasukan keamanan Iran. Namun IHR memperingatkan bahwa jumlah korban tewas sebenarnya bisa beberapa kali lipat lebih tinggi.

Aksi protes di Iran meletus pada akhir Desember 2025 akibat kesulitan ekonomi dan kemudian berkembang menjadi demonstrasi luas yang menyerukan diakhirinya pemerintahan mullah di Republik Islam Iran.

Kekerasan massal terjadi pada akhir pekan lalu, menjadikan ini sebagai kerusuhan domestik terburuk sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979.

Pemerintah Iran dilaporkan telah menangkap sedikitnya 3.000 orang selama beberapa pekan aksi protes antipemerintah yang kini sebagian besar berhasil diredam. Komunitas internasional kini menyoroti Teheran untuk membuka akses bagi pemantau independen dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas atas dugaan pelanggaran HAM.

Seruan transparansi juga datang dari organisasi internasional yang menuntut perlindungan terhadap warga sipil dan kebebasan berekspresi. Meski jalanan terlihat lebih lengang, luka sosial dan politik yang ditinggalkan gelombang protes ini masih menganga dalam kehidupan masyarakat Iran.