MPR Gelar Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Palembang, Dorong Kemandirian Fiskal Pemda
- MPR RI menggelar Sarasehan Nasional di Palembang untuk membahas obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan dan investasi publik, dihadiri pejabat pusat, regulator OJK, akademisi, dan perbankan daerah.
- Forum ini dilatarbelakangi tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat, sementara daerah dituntut semakin mandiri dalam membiayai pembangunan.
- Keynote speech disampaikan Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, beberapa kepala daerah Sumatera Selatan turut hadir dalam acara yang juga disiarkan secara live streaming.
, Palembang – Palembang menjadi tuan rumah Sarasehan Nasional yang diinisiasi MPR RI pada Selasa (19/5/2026). Forum bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” itu berlangsung di Aston Palembang Hotel & Conference Centre, mengumpulkan sejumlah nama dari pemerintah pusat, regulator keuangan, akademisi, hingga perbankan daerah.
Sarasehan ini bukan sekadar forum seremonial. Di baliknya ada persoalan lama yang belum tuntas, sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pusat, mulai dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, hingga Dana Bagi Hasil. Sementara tuntutan untuk membiayai pembangunan secara mandiri terus meningkat dari tahun ke tahun.
Keynote speech dibawakan oleh Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi. Sejumlah pembicara lain juga hadir, di antaranya Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, serta Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Didik Susetyo.
Dari sisi regulator pasar modal, hadir Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra. Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT Heru Helbianto turut mengisi sesi diskusi, mewakili perspektif perbankan daerah. Beberapa kepala daerah dari wilayah Sumatera Selatan juga tampak hadir di dalam ruangan.
Obligasi daerah disebut sebagai salah satu instrumen yang bisa memperkuat kapasitas fiskal pemda sekaligus membuka ruang bagi masyarakat dan lembaga keuangan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan. Ini bukan skema baru secara konsep, tetapi implementasinya di Indonesia masih sangat terbatas.
Yang menarik justru dari komposisi pesertanya. Menghadirkan BPK, OJK, Kemendagri, akademisi, dan perbankan dalam satu meja diskusi mengisyaratkan bahwa hambatan obligasi daerah bukan semata soal regulasi, melainkan juga soal kapasitas, kepercayaan, dan ekosistem yang belum sepenuhnya siap.
Forum ini dimoderatori oleh Aline Wiratmaja dan disiarkan secara langsung melalui platform detik.com.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
