Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Bawa 73 Negara Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak

, Jakarta – Serangan berulang terhadap pasukan perdamaian PBB di Lebanon mendorong Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih keras. Pada Kamis (9/4/2026) malam waktu New York, Indonesia bersama Prancis menggelar media stakeout di Markas Besar PBB, tempat Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, membacakan Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers, pernyataan bersama yang hingga pukul 16.30 setempat telah ditandatangani 73 negara dan observer PBB.

Pembacaan pernyataan itu bukan sekadar seremonial. Di ruangan yang sama hadir perwakilan Inggris, Rusia, China, Pakistan, Bahrain, Spanyol, dan Malaysia, sebuah komposisi yang jarang terlihat berdiri satu barisan dalam satu isu.

“Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan seluruh instrumen yang tersedia guna memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya,” tegas Duta Besar Umar Hadi.

Inisiatif ini tidak lahir dari keprihatinan abstrak. Tiga prajurit Indonesia gugur dalam dua hari berturut-turut di Lebanon selatan, yaitu Praka Dua Farizal Rhomadhon yang tewas akibat tembakan artileri di dekat Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026, disusul Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan yang gugur sehari kemudian setelah konvoi yang mereka kawal diserang. Total delapan prajurit TNI lainnya mengalami luka-luka, termasuk dari insiden ledakan di El Addaiseh, Lebanon Selatan, pada 3 April 2026.

Personel dari negara lain pun tak luput. Pasukan Prancis, Ghana, Nepal, dan Polandia dilaporkan ikut menjadi korban luka dalam serangkaian insiden yang sama.

Dalam pernyataan bersama itu, seluruh negara yang tergabung menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi keamanan di Lebanon sejak 2 Maret 2026, mengecam keras serangan terhadap personel dan pimpinan UNIFIL, serta menyerukan deeskalasi dan kembalinya seluruh pihak ke meja perundingan. Mereka juga mendukung penuh mandat UNIFIL sebagaimana tertuang dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan pihaknya terus mendorong Dewan Keamanan PBB menyelesaikan investigasi menyeluruh atas seluruh insiden yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian, tanpa terkecuali.

Sepekan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono sudah menegaskan kerangka dasar tuntutan Indonesia ini. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4/2026), ia mengingatkan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak dirancang untuk bertempur.

“Harus ada satu guarantee keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian, they are peace keeping not peace making,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga,” lanjutnya.

Bahwa 73 negara bersedia berdiri bersama Indonesia dalam pernyataan ini menjadi sinyal penting: tekanan internasional terhadap situasi di Lebanon selatan kini bukan lagi hanya suara satu atau dua negara yang punya kepentingan langsung. Pertanyaan yang menggantung adalah seberapa jauh Dewan Keamanan PBB, lembaga yang notabene kerap terjebak hak veto, mau dan bisa meresponsnya secara konkret.