GMPK DKI Jakarta: Kepastian Hukum Kasus Andrie Yunus Jadi Kunci Stabilitas Nasional

, JAKARTA – Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, memberikan pernyataan keras terkait perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Meskipun telah ditetapkan tersangka dari kalangan oknum TNI, Asip menegaskan proses hukum tidak boleh berhenti pada level eksekutor lapangan saja.

Asip menilai, serangan terhadap Andrie Yunus, yang terjadi usai sang aktivis membahas isu “Remilitarisme” di Kantor YLBHI, merupakan serangan langsung terhadap nalar kritis demokrasi. Ia mengingatkan agar penanganan kasus ini tidak berjalan lamban atau berakhir dengan vonis ringan seperti preseden hukum masa lalu.

“Penetapan tersangka dari oknum TNI adalah langkah awal, tapi bukan akhir. Kami di GMPK DKI Jakarta mendesak agar rantai komando dan aktor intelektual di balik teror biadab ini dibongkar secara transparan. Jangan sampai ada kesan negara kalah oleh kekuatan gelap yang ingin membungkam aktivis HAM,” tegas Asip saat menyampaikan ceramah di Sarasehan Aktivis-Mahasiswa Madura bersama IMM dan aliansi BEM se-Sumenep.

Keamanan Sipil sebagai Fondasi Stabilitas Nasional

Di sisi lain, Asip Irama menyoroti bahwa kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negara adalah fondasi utama bagi keberhasilan agenda besar pemerintah. Menurutnya, tanpa ruang sipil yang aman, keberlanjutan program-program prioritas yang saat ini sedang digencarkan pemerintah bisa terganggu oleh instabilitas sosial.

Ia memuji langkah taktis pemerintah yang saat ini fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Asip memandang MBG sebagai terobosan vital untuk memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi emas yang tangguh secara fisik dan intelegensia.

“Kita harus mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi gizi masyarakat melalui MBG. Ini adalah investasi jangka panjang yang luar biasa. Namun, generasi yang sehat ini nantinya juga butuh iklim demokrasi yang sehat untuk bertumbuh. Itulah mengapa kasus seperti Andrie Yunus harus tuntas, agar pembangunan manusia kita berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi,” lanjutnya.

Selain pemenuhan gizi, Asip juga memberikan apresiasi tinggi terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih (KMP). Ia menilai sinergi antara pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi desa adalah kunci kedaulatan bangsa.

“Program seperti KDMP adalah wujud nyata kehadiran negara di akar rumput. Dengan koperasi yang kuat, kemandirian ekonomi masyarakat akan terjaga. GMPK DKI Jakarta mendukung penuh keberlanjutan program prioritas ini, sembari tetap mengingatkan bahwa akuntabilitas hukum dan transparansi tetaplah panglima dalam kehidupan bernegara,” tutup Asip.

Asip menjelaskan, GMPK DKI Jakarta memposisikan diri sebagai mitra strategis yang mendukung program kesejahteraan pemerintah, namun tetap konsisten menjadi pengawal bagi keadilan hukum dan perlindungan hak-hak sipil di Indonesia.