Menteri PKP Minta KPK Awasi Program Perumahan Subsidi Senilai Rp 165,2 Triliun

, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi dan mengawal program rumah susun bersubsidi. Permintaan ini disampaikan agar seluruh proses pembangunan rusun dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Pak Budi tolong, nanti Pak Pahala kawal, dari KPK supaya proses ini semua-semuanya memenuhi peraturan perundangan dan ada pencegahan. Jangan ada hal-hal yang melanggar aturan,” ujar Ara saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Menteri yang akrab disapa Ara itu juga mengajukan permintaan agar KPK bersedia menjadi narasumber dalam pelatihan yang akan digelar Kementerian PKP pada akhir Januari. Pelatihan tersebut dimaksudkan sebagai persiapan dalam menjalankan program perumahan subsidi yang anggarannya mengalami lonjakan signifikan.

Ara mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk programnya tahun ini meningkat hingga dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, anggaran hanya sekitar Rp 5 triliun, namun di 2025 meningkat menjadi Rp 10 triliun.

“Kemudian juga ada KUR Perumahan, itu Rp 130 triliun. Kemudian juga rumah subsidi yang tapak ya, 350 ribu itu, anggarannya berapa itu total dari negara? Dari negara Rp 35,2 triliun. Jadi betapa besarnya kepercayaan dari negara dan DPR kepada kami yang harus kami jaga,” jelasnya.

Menurut Ara, tidak banyak kementerian yang mendapat kenaikan anggaran sampai 100 persen. Karena besarnya dana yang dikelola, ia merasa KPK perlu dilibatkan dalam pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

Fokus utama pihaknya, kata Ara, adalah bagaimana mencegah korupsi, menjaga transparansi, dan memastikan anggaran terserap dengan baik. Tahun lalu, tingkat penyerapan anggaran Kementerian PKP mencapai 96 persen.

“Jadi concern kami juga adalah bagaimana pencegahan korupsi, transparansi, dan benar-benar terserap. Serapan kita tahun lalu 2025 ada 96% ya, 96%, betul Pak Edi ya? Ya 96%. Jadi semoga tahun ini serapannya kami bisa lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Kedatangan Ara ke KPK pada pagi itu dimaksudkan untuk berkonsultasi mengenai rencana penggunaan lahan Meikarta di Kabupaten Bekasi untuk pembangunan rusun subsidi. Ara tiba di gedung Merah Putih KPK pukul 10.55 WIB bersama sejumlah pejabat kementerian dan berdiskusi selama hampir tiga jam.

Ara menjelaskan alasannya mendatangi KPK adalah untuk memastikan status hukum lahan Meikarta yang akan digunakan untuk proyek rusun subsidi. Kepastian hukum ini, menurutnya, sangat dinantikan oleh tiga pihak: masyarakat, perbankan, dan pengembang.

“Jadi terima kasih Pak Budi. Saya merasa ada kepastian hukum, karena tiga pihak itu menunggu kepastian. Yang pertama itu adalah dari rakyatnya sendiri,” ungkap Ara.

Dia mengaku telah bertemu dengan masyarakat di sekitar lokasi dan mengunjungi berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, pasar, hingga kawasan industri. Kejelasan status hukum lahan sangat penting agar masyarakat benar-benar bisa memiliki hunian.

“Harus kita kasihkan kesempatan ya untuk bisa terhadir, menyiapkan perumahan,” jelas Ara.

Selain masyarakat, pihak perbankan juga menunggu kepastian hukum lahan tersebut. Ara menyatakan perbankan akan lebih tenang jika lahan dipastikan bersih dari masalah hukum.

“Yang ketiga adalah dari pihak pengembangnya. Jadi kita ada kepastian hukum yang sangat jelas sehingga kita bisa bergerak dengan cepat,” tutur Ara.

Menanggapi konsultasi tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bahwa lahan di kawasan Meikarta yang akan digunakan untuk rusun subsidi tidak memiliki masalah hukum. Lahan tersebut dinyatakan bersih dan aman.

“Kami perlu sampaikan di awal bahwa kaitannya dengan perkara yang pernah KPK tangani, yaitu suap izin pembangunan Meikarta, bahwa perkara tersebut sudah inkrah,” ujar Budi Prasetyo.

“Dan memang dalam perjalanan penyidikannya KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta. Artinya dalam kaitan dengan penindakan yang KPK lakukan, bahwa status dari Meikarta adalah clear and clean,” kata dia.