BKKBN Ingatkan Bahaya Normalisasi Candaan Seksual di Ruang Digital Pascakasus Pelecehan FHUI

, JAKARTA – Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) kembali membuka diskusi tentang batas antara candaan dan kekerasan. Kasus ini bukan soal tindakan fisik semata karena ruang digital, termasuk percakapan dalam grup tertutup, sudah lama menjadi tempat berkembangnya budaya yang merendahkan.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui BKKBN angkat bicara soal akar masalah ini. Menurut Sekretaris Kementerian sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, percakapan bernuansa seksual yang mengobjektifikasi orang lain bukan sekadar bercanda. Ada dampak nyata yang kerap diabaikan.

“Menormalisasi kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari berpotensi mendorong dan berkembang menjadi tindakan riil di dunia nyata. Ruang digital bukan ruang kosong, tetapi dapat merefleksikan pola interaksi sosial yang terjadi. Apa yang dikatakan di dalamnya bisa jadi mencerminkan nilai, sikap, dan potensi perilaku di dunia nyata,” kata Prof. Budi Setiyono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

“Pelecehan seksual, termasuk dalam bentuk digital, dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, hingga trauma bagi korban,” tambahnya.

Ada beberapa faktor yang menurut Prof. Budi membuat perilaku semacam ini terus berulang di kalangan mahasiswa. Budaya candaan seksual yang terlanjur dianggap lumrah menjadi salah satu pintu masuknya. Di sisi lain, tekanan untuk diterima oleh kelompok pertemanan membuat individu cenderung mengikuti perilaku grup meski secara pribadi tidak setuju. Minimnya pemahaman soal consent dan etika pergaulan memperparah situasi.

“Adanya normalisasi budaya candaan seksual sering dianggap wajar, padahal seharusnya tidak boleh dilakukan. Individu juga cenderung mengikuti perilaku grup demi diterima teman atau peer group-nya, lalu minimnya pemahaman tentang etika, batasan, dan persetujuan dalam pergaulan sosial, serta anonimitas dan jarak interaksi dapat menurunkan empati dan simpati sosial dari pelaku,” ujar Prof. Budi.

Yang membuat situasi ini pelik, sebagian besar pelaku tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan masuk kategori kekerasan. Batas antara bercanda dan melecehkan sering kali dikabur-kaburkan oleh kebiasaan yang terbentuk sejak lama dalam lingkungan pertemanan.

“Setiap individu dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menciptakan ruang yang aman dan saling menghormati. Diam atau membiarkan hanya akan memperkuat budaya dan perilaku yang menyimpang untuk terus terjadi,” lanjutnya.

Prof. Budi juga mendorong lembaga pendidikan mengambil langkah konkret. Pertama, menegakkan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kedua, mengaktifkan unit penanganan kasus pelecehan secara transparan dan akuntabel. Ketiga, mewajibkan literasi dan edukasi tentang consent serta etika digital kepada seluruh peserta didik.

“Kasus ini adalah cerminan tantangan yang lebih luas dalam masyarakat kita, khususnya dalam pembangunan keluarga. Penanganannya tidak cukup hanya dengan sanksi, tetapi membutuhkan perubahan budaya, sosialisasi nilai dan pengasuhan anak sejak dini, pendidikan, dan sistem nilai dan etika yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, keluarga dan lembaga pendidikan memegang peran yang menentukan,” tutupnya.