Gen AI Jadi Kunci Pariwisata RI Bersaing Global, DPR: Ini Bukan Pilihan Lagi!

, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menegaskan bahwa penggunaan Generative Artificial Intelligence (Gen AI) dalam sektor pariwisata Indonesia sudah menjadi keharusan strategis. Menurutnya, teknologi ini bukan lagi sekadar opsi tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi transformasi industri pariwisata dunia.

Politisi tersebut menggarisbawahi data internasional yang menunjukkan mayoritas wisatawan kini bergantung pada teknologi AI untuk memilih destinasi dan merencanakan pengalaman wisata mereka.

“Transformasi digital telah menjadikan Gen AI sebagai arsitek utama dalam personalisasi pengalaman wisata, mulai dari perencanaan perjalanan, pemesanan layanan, hingga pengelolaan hubungan dengan wisatawan,” kata Banyu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/1)

Pernyataan ini disampaikan Banyu saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata.

Meski mendorong adopsi teknologi, Banyu menekankan penerapan Gen AI harus dilakukan secara terukur dan mengutamakan kepentingan nasional serta keadilan.

“Negara tidak boleh berhenti pada posisi sebagai pasar teknologi, tetapi harus memastikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata agar mampu menjadi pengguna aktif, pengelola, bahkan inovator teknologi,” ujarnya.

Banyu mendorong Kementerian Pariwisata untuk menyusun peta jalan komprehensif adopsi Gen AI pada tahun 2026. Peta jalan tersebut harus mencakup program pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, serta penguatan etika dalam penggunaan AI.

Dia menegaskan bahwa transformasi digital seharusnya meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan, bukan justru menciptakan kesenjangan baru.

Banyu juga mengingatkan bahwa kualitas pengalaman wisata saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi digital dan kesadaran akan keberlanjutan. Survei Skyscanner tahun 2024 mencatat sebanyak 54 persen wisatawan global merasa yakin menggunakan AI untuk merencanakan perjalanan mereka pada tahun 2026.

Karena itu, pengawasan implementasi AI agar berpihak pada tenaga kerja lokal menjadi agenda penting yang akan terus dikawal DPR dan pemerintah. Komisi VII akan memastikan kebijakan ini menghasilkan pariwisata yang berdaya saing sekaligus inklusif bagi kepentingan nasional.