Lebih dari 2 Ribu Kapal Menumpuk di Muara Angke, Ini Penjelasan Pemda

, JAKARTA – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke di Penjaringan, Jakarta Utara, tengah menghadapi masalah serius. Lalu lintas pelabuhan macet total akibat penumpukan kapal yang mencapai ribuan unit. Kondisi ini membuat aktivitas keluar-masuk kapal nyaris lumpuh.

Situasi padat berdesakan di kolam labuh mulai mencuat ke publik setelah akun Instagram @vlogwargajkt mengunggah video pada Selasa, 27 Januari 2026. Dalam video itu, armada nelayan tampak bertumpuk tidak teratur hingga menutupi jalur pelayaran.

James Willing, tokoh masyarakat nelayan Muara Angke, mengaku sudah menyampaikan keluhan sejak lama. Ia menyebut kondisi ini bukan persoalan baru, melainkan sudah berlangsung sejak November 2025.

“Sekarang sudah tidak memungkinkan, banyak kapal yang tidak bisa berangkat ke laut,” kata James.

Kepadatan ini memicu ancaman lebih besar. Nelayan khawatir kebakaran bisa terjadi sewaktu-waktu di tengah kolam labuh yang penuh sesak.

Hasudungan A. Sidabalok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan akar masalah dari lonjakan kapal yang jauh melampaui kapasitas normal pelabuhan.

“Sejak terjadi cuaca ekstrim di Jakarta, jumlah kapal yang bersandar mencapai 2.564 kapal,” ujar Hasudungan dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Januari 2026.

Kapasitas normal PPN Muara Angke sebenarnya hanya 400 hingga 500 kapal. Artinya, ada kelebihan hingga lima kali lipat dari batas ideal.

Cuaca buruk memang menjadi pemicu utama. Nelayan terpaksa berlindung di pelabuhan selama gelombang tinggi melanda perairan Jakarta. Namun ada faktor lain yang memperparah situasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mengeluarkan rekomendasi pangkalan untuk 400 kapal baru sepanjang 2025. Penambahan izin ini langsung menambah beban pelabuhan yang sudah sesak.

“Jumlah kapal yang melebihi kapasitas menyebabkan sempitnya ruang gerak kapal dan menyulitkan kapal keluar masuk pelabuhan,” tambah Hasudungan.

Pemda DKI Jakarta kini menyiapkan beberapa solusi jangka pendek dan menengah. Salah satunya pembangunan dermaga baru sepanjang 120 meter yang diharapkan bisa menampung 600 kapal tambahan.

Dinas KPKP juga merencanakan pengerukan di kawasan Kaliasin dan Kaliadem. Proyek ini ditargetkan mampu menyediakan ruang tambat untuk 400 kapal lagi.

Koordinasi dengan KKP sedang diintensifkan. Pemda meminta agar pemberian izin pangkalan baru dihentikan sementara waktu sampai kepadatan bisa dikurangi.

Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi kepadatan dalam waktu dekat. Tanpa intervensi cepat, aktivitas ekonomi ribuan nelayan Jakarta akan terus terhambat.