TODAY'S RECAP
Inisial 16 Pelaku Pelecehan Seksual FH UI Terungkap, DPR Minta Sanksi DO Tanpa KompromiSetiap Masuk Kelas Mereka Tahu Dilecehkan, Ini Fakta Lengkap Kasus Grup Chat FH UIJatim Dipuji Soal IPM dan Ekonomi, tapi Wamendagri Masih Punya Catatan Serius untuk GubernurBelanja Dapur Makin Berat: Elpiji dan Minyak Goreng Naik Bersamaan di Jatim Pekan IniSaat Malaysia Ketakutan Kehabisan BBM, Indonesia Diam-diam Perkuat Cadangan EnerginyaSumenep Teken MoU dengan Dua Perusahaan Pengolahan Ikan, Incar Pasar EksporInisial 16 Pelaku Pelecehan Seksual FH UI Terungkap, DPR Minta Sanksi DO Tanpa KompromiSetiap Masuk Kelas Mereka Tahu Dilecehkan, Ini Fakta Lengkap Kasus Grup Chat FH UIJatim Dipuji Soal IPM dan Ekonomi, tapi Wamendagri Masih Punya Catatan Serius untuk GubernurBelanja Dapur Makin Berat: Elpiji dan Minyak Goreng Naik Bersamaan di Jatim Pekan IniSaat Malaysia Ketakutan Kehabisan BBM, Indonesia Diam-diam Perkuat Cadangan EnerginyaSumenep Teken MoU dengan Dua Perusahaan Pengolahan Ikan, Incar Pasar EksporInisial 16 Pelaku Pelecehan Seksual FH UI Terungkap, DPR Minta Sanksi DO Tanpa KompromiSetiap Masuk Kelas Mereka Tahu Dilecehkan, Ini Fakta Lengkap Kasus Grup Chat FH UIJatim Dipuji Soal IPM dan Ekonomi, tapi Wamendagri Masih Punya Catatan Serius untuk GubernurBelanja Dapur Makin Berat: Elpiji dan Minyak Goreng Naik Bersamaan di Jatim Pekan IniSaat Malaysia Ketakutan Kehabisan BBM, Indonesia Diam-diam Perkuat Cadangan EnerginyaSumenep Teken MoU dengan Dua Perusahaan Pengolahan Ikan, Incar Pasar EksporInisial 16 Pelaku Pelecehan Seksual FH UI Terungkap, DPR Minta Sanksi DO Tanpa KompromiSetiap Masuk Kelas Mereka Tahu Dilecehkan, Ini Fakta Lengkap Kasus Grup Chat FH UIJatim Dipuji Soal IPM dan Ekonomi, tapi Wamendagri Masih Punya Catatan Serius untuk GubernurBelanja Dapur Makin Berat: Elpiji dan Minyak Goreng Naik Bersamaan di Jatim Pekan IniSaat Malaysia Ketakutan Kehabisan BBM, Indonesia Diam-diam Perkuat Cadangan EnerginyaSumenep Teken MoU dengan Dua Perusahaan Pengolahan Ikan, Incar Pasar Ekspor

Rubrikasi

Informasi

Ikuti Kami

15 April 2026

Cari berita

Tiga Minggu Warga Lumajang Susah Dapat Gas Melon, Bupati Sidak dan Temukan Pangkalan Timbun Ribuan Tabung

Poin Penting (3)
  • Bupati Lumajang Indah Amperawati menutup dan melaporkan ke polisi setidaknya satu pangkalan LPG 3 kg di Kecamatan Candipuro yang diduga menimbun lebih dari 1.000 tabung, jauh melampaui batas maksimal 200 tabung yang diizinkan.
  • Polres Lumajang telah memeriksa tiga saksi dan sedang mendalami lima temuan pangkalan bermasalah, sementara Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan usaha terhadap pangkalan yang terbukti menimbun.
  • Kelangkaan LPG bersubsidi di Lumajang berlangsung selama tiga minggu lebih sejak menjelang Lebaran, memaksa warga membeli gas melon dengan harga dua hingga tiga kali lipat di atas harga eceran tertinggi yang berlaku.

Resolusi.co, Lumajang – Tiga minggu warga Lumajang kesulitan mendapat gas LPG 3 kilogram. Di warung-warung, stok kosong. Di beberapa kecamatan terpencil, harga melonjak hingga Rp35 ribu per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Belakangan, penyebabnya mulai terkuak.

Bupati Lumajang Indah Amperawati menutup operasional sebuah pangkalan LPG 3 kilogram di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, pada Sabtu (11/4/2026). Penutupan dilakukan setelah ditemukan dugaan penimbunan hingga 1.000 tabung gas melon, padahal sesuai ketentuan pangkalan hanya boleh memiliki 200 tabung.

“Ini sudah sangat di luar nalar,” kata Indah.

Indah mengungkapkan, dari hasil investigasi ditemukan sedikitnya lima pangkalan yang menyimpan hingga 1.120 tabung elpiji 3 kilogram, padahal distribusi ke pangkalan seharusnya hanya tiga kali seminggu dengan kuota terbatas.

Pertamina Patra Niaga turut menjatuhkan sanksi tegas dengan memutus hubungan usaha terhadap pangkalan di Dusun Kebonsari, Kecamatan Candipuro. Area Manager Communication, Relations dan CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan temuan ini dicurigai sebagai salah satu faktor langkanya elpiji di Lumajang, mengingat pasokan untuk wilayah itu terus ditambah sejak pertama kali kelangkaan terjadi saat momen Lebaran.

Modusnya terbilang rapi. Pangkalan diduga sengaja menahan distribusi untuk kemudian menjual LPG saat kondisi langka dengan harga tinggi, bahkan mencapai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per tabung. Ada pula dugaan penyimpangan yang lebih serius.

Bupati menduga sebagian LPG non-subsidi ukuran 12 kilogram yang beredar di pasaran berasal dari praktik pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kilogram oleh oknum agen maupun pangkalan. “Pengisian gas 12 kilogram itu adalah hasil dari pemindahan gas dari tabung melon oleh beberapa agen dan pangkalan,” ujarnya.

Polres Lumajang sudah turun tangan. Wakapolres Lumajang, Kompol Suwarno, menyatakan pihaknya telah memeriksa tiga orang saksi dan penyelidikan masih terus berjalan. “Saat ini ada tiga orang yang sudah diperiksa, nanti kita kembangkan lebih lanjut,” ujar Suwarno.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Pras Ardinata, menyebut dari lima temuan dugaan penimbunan yang dilaporkan Pemkab Lumajang, baru satu pangkalan yang sudah diperiksa, yaitu yang berada di Candipuro. Ia berjanji akan menindaklanjuti semua pangkalan yang diduga terlibat.

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, menegaskan bahwa meskipun secara data distribusi LPG 3 kilogram pada 2026 telah mencapai sekitar satu juta tabung, masyarakat masih merasakan kelangkaan, yang menimbulkan dugaan adanya simpul-simpul bermasalah dalam rantai distribusi.

“Kami akan bertindak tegas, terukur, dan sesuai aturan. Tujuannya agar distribusi LPG 3 kilogram kembali normal dan masyarakat tidak dirugikan,” tegas Kapolres Alex.

Yang membuat kelangkaan ini terasa menyakitkan adalah siapa yang paling terdampak. Warga Kelurahan Tompokersan yang bernama Yayuk mengaku tidak bisa merebus air untuk tamu karena tabung gasnya habis dan pengecer langganannya kosong. Di Kecamatan Klakah, warga bernama Wahyu menyebut harga sudah mencapai Rp30 ribu per tabung, tapi barangnya tetap sulit didapat.

Untuk menutup celah penyimpangan ke depan, Pemkab Lumajang mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan pangkalan menyalurkan minimal 90 persen LPG 3 kg langsung kepada masyarakat, dengan maksimal 10 persen melalui pengecer. Indah juga berencana menyerahkan nama-nama pangkalan yang diduga terlibat kepada kepolisian dan Hiswana Migas untuk ditindaklanjuti.