Urutan Kekayaan Menteri Keuangan Indonesia: Sri Mulyani Tertinggi, Purbaya di Posisi Kedua

, Jakarta – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara para Menteri Keuangan Indonesia menunjukkan variasi signifikan dalam total aset yang dimiliki. Data LHKPN yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap perbandingan kekayaan para pejabat yang pernah memimpin kementerian paling strategis di bidang fiskal negara.

Sri Mulyani Indrawati tercatat sebagai Menteri Keuangan dengan kekayaan tertinggi berdasarkan LHKPN terakhir yang dilaporkan pada 15 Maret 2024. Total hartanya mencapai Rp79,84 miliar, menjadikannya pejabat dengan aset terbesar di antara para pendahulunya.

Purbaya Yudhi Sadewa yang resmi menggantikan Sri Mulyani pada September 2025 memiliki kekayaan Rp39,21 miliar berdasarkan laporan tertanggal 11 Maret 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan Rp6,36 miliar dari laporan sebelumnya pada Maret 2024 yang tercatat sebesar Rp32,84 miliar.

Kekayaan Purbaya mayoritas terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp30,5 miliar yang berlokasi di Jakarta Selatan. Selain itu, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini juga memiliki aset transportasi dan mesin senilai Rp3,6 miliar berupa empat mobil dan dua sepeda motor.

Empat kendaraan roda empat yang dimiliki Purbaya antara lain Mercedes-Benz sedan tahun 2008 seharga Rp200 juta, BMW Jeep tahun 2019 senilai Rp1,6 miliar, Toyota Alphard minibus tahun 2019 seharga Rp1 miliar, dan Peugeot Jeep New 5008 tahun 2019 senilai Rp730 juta. Untuk sepeda motor, ia memiliki Yamaha XMAX BG6 AT tahun 2018 dan Honda Vario 125 tahun 2021.

Purbaya juga melaporkan kas dan setara kas senilai Rp4,2 miliar, surat berharga Rp220 juta, serta harta bergerak lainnya Rp684 juta. Yang menarik, dalam LHKPN-nya tercatat bahwa Purbaya tidak memiliki utang sama sekali.

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2014-2016 memiliki kekayaan yang mengalami peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Saat pertama kali dilaporkan pada April 2011 sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, hartanya tercatat Rp6,26 miliar dengan utang Rp1,62 miliar.

Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada November 2014, total kekayaan Bambang Brodjonegoro meningkat menjadi Rp13,79 miliar setelah dikurangi utang sebesar Rp3,55 miliar. Laporan LHKPN terbarunya tahun 2022 menunjukkan lonjakan drastis dengan total harta mencapai Rp62,2 miliar, naik 69 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp36,7 miliar.

Rizal Ramli yang menjabat Menteri Keuangan pada periode singkat 12 Juni hingga 9 Agustus 2001 tidak memiliki data LHKPN yang dapat diakses publik untuk periode tersebut. Meski masa jabatannya hanya dua bulan, Rizal tercatat berhasil memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Peradilan Pajak.

Muhamad Chatib Basri yang menjabat Menteri Keuangan periode 2013-2014 juga tidak memiliki data LHKPN yang tersedia untuk diakses publik. Ekonom yang sering mempresentasikan karya ilmiah di forum internasional ini sebelumnya pernah menjadi Penasihat Khusus Menteri Keuangan pada 2006-2010.

Agus DW Martowardojo yang memimpin Kementerian Keuangan periode 2010-2013 fokus pada reformasi pajak selama masa jabatannya. Data LHKPN-nya tidak tersedia dalam pencarian publik, namun kontribusinya dalam pembaruan sistem perpajakan Indonesia cukup signifikan.

Berdasarkan data yang tersedia, urutan kekayaan Menteri Keuangan dari yang tertinggi adalah Sri Mulyani Indrawati dengan Rp79,84 miliar, diikuti oleh Bambang Brodjonegoro dengan Rp62,2 miliar berdasarkan laporan terakhir 2022, dan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Rp39,21 miliar.

Perbedaan kekayaan ini mencerminkan latar belakang karier dan pengalaman masing-masing pejabat sebelum dan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang telah tiga kali menjabat sebagai Menkeu memiliki pengalaman panjang di berbagai lembaga internasional termasuk Bank Dunia.