Israel Akui Somaliland sebagai Negara Berdaulat, 21 Negara Arab-Afrika Bereaksi Keras

, Jakarta —Langkah mengejutkan diambil Israel setelah secara resmi menyatakan dukungan dan pengakuan terhadap Somaliland sebagai negara berdaulat pada Jumat (26/12). Keputusan ini sontak mengguncang kawasan, mengingat Somaliland hingga kini belum diakui secara luas oleh komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Somaliland sendiri memproklamasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991 setelah konflik panjang. Wilayah yang dulu berada di bawah Somalia itu lahir di tengah pergolakan bersenjata Somali National Movement (SNM) melawan pemerintahan Somalia. Hingga kini, Somalia masih masuk kategori “negara gagal” bersama Sudan, Kongo, hingga Zimbabwe, karena konflik internal yang tak kunjung reda.

Pengakuan Israel ini langsung memicu gelombang kecaman internasional. Sebanyak 21 negara Arab hingga Afrika menyatakan penolakan tegas, menilai langkah Israel sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional sekaligus ancaman serius bagi stabilitas kawasan. Mereka memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat memperkeruh ketegangan politik dan keamanan regional.

Langkah Israel memperkuat hubungan dengan negara-negara Afrika mayoritas Muslim sebenarnya bukan hal baru. Pada 2021, Sudan telah mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel. Proses ini tak lepas dari inisiatif mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Abraham Accord. Bahkan, pada Februari 2020, pemimpin Dewan Kedaulatan transisi Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, sempat bertemu diam-diam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Uganda.

Menurut analis politik Sudan, Kholood Khair, normalisasi tersebut merupakan upaya Sudan memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat pascakesingkirnya Omar al-Bashir, sekaligus mendekat ke Uni Emirat Arab. Harapan Sudan meningkat setelah AS memberi sinyal akan mencabut negara itu dari daftar sponsor terorisme. Namun, tiga tahun berjalan, kondisi Sudan justru memburuk.

Normalisasi itu bahkan dinilai berpotensi menjadi bumerang. Jika suatu saat Sudan kembali dipimpin pemerintahan sipil terpilih, kesepakatan tersebut bisa dikaitkan dengan kepentingan militer dan memicu penolakan politik. Ironisnya, semua proses normalisasi berlangsung saat Sudan tengah dihantam perang saudara antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak April 2023.

Padahal, Sudan sejatinya bukan negara yang sejak lama bersahabat dengan Israel. Khartoum pernah menjadi simbol perlawanan Arab, tempat lahirnya resolusi “Tiga Tidak”: tidak ada pengakuan, tidak ada perdamaian, dan tidak ada perundingan dengan Israel pada 1967.

Karena itu, keputusan Israel dalam membuka hubungan baru, termasuk pengakuan terhadap Somaliland, dinilai banyak kalangan sebagai langkah taktis yang sarat risiko politik dan diplomatik di masa depan.