Lima Pejabat OJK dan BEI Mundur, Ekonom Minta Evaluasi Total Pengawasan Pasar Modal

, Jakarta – Lima pejabat puncak Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengajukan pengunduran diri setelah IHSG terkapar dua hari beruntun. Ekonom Universitas Airlangga menyebut ini momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pasar modal.

Rossanto Dwi Handoyo menilai pengunduran diri itu wajar sebagai bentuk tanggung jawab moral di tengah sorotan global terhadap pasar saham Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner I.B. Aditya Jayaantara mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026). Sehari sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman juga menyerahkan jabatan.

“Menurut saya, wajar mereka punya kewajiban moral untuk mundur. Kalau tidak, ya publik menuntut mereka untuk mengundurkan diri,” kata Rossanto.

Dia menambahkan, situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah republik kecuali saat krisis moneter 1998.

Rossanto menyebut pengunduran diri petinggi tersebut menunjukkan ada persoalan pengawasan yang lolos dari radar selama ini. Berbagai gerak-gerik dan masalah di lantai bursa diduga luput dari pantauan regulator.

“Hal ini terjadi artinya ada pengawasan yang terlepas ya dari praktik yang selama ini mereka lakukan,” ucapnya.

Menurutnya, MSCI sebetulnya punya aturan yang jelas. Lembaga internasional itu menginginkan pelaku pasar modal dunia bermain di lapangan yang sama.

Soal kebijakan free float dan dugaan keteledoran di lantai bursa perlu diinvestigasi lebih dalam. Bila terbukti, itu menjadi bukti kelalaian dalam kontrol yang komprehensif.

“Padahal sudah banyak anti warning sistem yang dibangun di dalam sistem keuangan kita, tapi ternyata itu pun masih jebol juga gitu. Nah ini ada apa?” tegasnya.

IHSG tercatat anjlok 8 persen dua kali berturut-turut pada Rabu (27/1/2026) dan Kamis (29/1/2026). MSCI kemudian membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham Indonesia.

Rossanto menyebut penilaian MSCI itu berpotensi memicu perdagangan di lantai bursa meledak. Keputusan lembaga internasional tersebut membuka tabir bahwa fundamen saham dalam negeri tidak sebesar yang selama ini dikira.

Banyak informasi tentang pasar modal Indonesia masih abu-abu. Termasuk soal berapa saham yang sesungguhnya diperdagangkan di bursa.

“Padahal saham-saham yang diperdagangkan di bursa, yang masuk dalam MSCI itu sebetulnya yang kapitalisasinya besar, yang harusnya mereka sudah cukup transparan kepada publik, tapi ternyata hal seperti ini pun tidak transparan, tidak jelas,” paparnya.

Rossanto mengusulkan pengawasan dari lembaga internasional yang independen diperlukan. Tujuannya agar berbagai dugaan praktik kotor dan intransparansi di pasar modal bisa dievaluasi lalu dibenahi.

Upaya menjaga integritas pasar modal menurutnya tanggung jawab bersama regulator, pelaku usaha, dan investor, terutama di tengah volatilitas tinggi seperti sekarang.

“Kalau selama ini mungkin di dalam itu kita enggak tahu banyak pihak-pihak yang mungkin bermain gitu, menggoreng-goreng saham, dan sebagainya, dan itu menurut saya ada kongkalikong,” pungkasnya.

Rossanto menduga ada koneksi kuat antara pelaku pasar, regulator, dan pemilik modal yang gemar mempermainkan saham.