Usai Viral, Gubernur NTT Janji Bangun Rumah dan Benahi Sistem Perlindungan Sosial

- Pemprov NTT akan membangun rumah layak huni untuk keluarga siswa SD di Ngada yang bunuh diri karena keinginan punya pulpen dan buku tak terwujud
- Gubernur Melki Laka Lena mengakui sistem perlindungan sosial lemah, keluarga korban tidak pernah terima bansos karena terhalang masalah administrasi kependudukan
- Tragedi ini mendorong evaluasi sistem deteksi dini keluarga rentan dan mekanisme dana sosial darurat agar tidak terhambat birokrasi panjang
, NTT – Pemerintah Provinsi NTT akan membangun rumah layak huni untuk keluarga siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada yang mengakhiri hidup. Kasus ini viral setelah terungkap keinginan korban memiliki pulpen dan buku tidak terwujud.
“Kita dari provinsi akan melihat agar membantu membangun rumah layak huni. Lebih dari itu, yang paling penting adalah membangun sistem sosial yang kuat dan dikerjakan bersama,” kata Gubernur NTT Melkianus Laka Lena, Rabu (4/2/2026).
Melki menegaskan pemerintah tidak ingin saling menyalahkan atas peristiwa tragis ini. Yang terpenting kini adalah memakamkan korban dengan baik dan menyelesaikan urusan adat.
“Saya tidak mau beralih. Ini sudah kejadian. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan korban dengan baik dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk pemakaman dan urusan adat,” ucapnya.
Gubernur menilai tragedi ini menjadi cermin lemahnya sistem pengaman sosial yang seharusnya mampu mendeteksi lebih dini keluarga rentan.
“Dari kejadian ini, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial ini memastikan kejadian seperti ini bisa dideteksi pada kesempatan pertama, kemudian dibantu,” tegas Melki.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema bantuan sosial dari pusat hingga desa. Namun, Melki menyoroti perlunya respons cepat dan mekanisme dana sosial darurat yang tidak terhambat birokrasi panjang.
Salah satu persoalan yang disorot adalah data kependudukan korban yang tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tetapi administrasinya belum diamankan.
“Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas,” ungkapnya.
Fakta baru terungkap bahwa keluarga korban selama ini tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Hambatan administrasi kependudukan menjadi penghalang utama akses keluarga terhadap program bantuan.
Tragedi ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan warga miskin dan penyaluran bantuan sosial di NTT. Pemprov berjanji akan memperbaiki sistem deteksi dini terhadap keluarga rentan agar kejadian serupa tidak terulang.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: